Hanura Dinilai Partai Paling Banyak Protes Aturan Nyaleg

Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan calon anggota DPD dari pengurus partai politik (parpol) menuai kontroversi. Direktur Jenggala Center Syamsuddin Radjab menyebut protes terbanyak atas aturan tersebut disumbang Partai Hanura.

Syamsuddin mengatakan saat ini jumlah pengurus Partai Hanura yang menjadi anggota DPD lebih banyak ketimbang partai lain. Dengan alasan itu, dia menyebut Hanura kurang taat dalam bernegara.

"Hanura ini semuanya anggota DPD plus pengurus parpol. Ini yang kebanyakan protes ya orang Hanura. Ini menandakan ketaatan bernegara di Hanura itu kurang," kata Syamsuddin di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: MK Larang Pengurus Parpol Nyaleg DPD, KPU akan Temui Ahli Hukum

Dia kemudian menyinggung posisi Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI. Syamsuddin menilai rangkap jabatan OSO itu berpotensi merugikan negara.

"Ketum Hanura itu dia kadang bangga jadi ketum parpol, ketua DPD dan ketua (pimpinan) MPR. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya berpotensi merugikan negara, keserakahan politik, kekuasaan dan pelanggaran perundang-undangan," ujarnya.

Baca juga: Yusril: Putusan MK Soal Pengurus Parpol Nyalon DPD Tak Berlaku Surut

Untuk itu, Syamsuddin menuturkan, dibutuhkan kesadaran dari para pengurus parpol yang mencalonkan anggota DPD.

"Dibutuhkan kesadaran. Harus taat hukum, nggak ada jalan lain," tutupnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pengurus parpol dilarang menjadi calon anggota DPD/senator. Keputusan MK soal anggota DPD tidak boleh lagi rangkap jabatan dengan menjadi pengurus parpol termaktub dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7) lalu.


Konflik Internal Hanura Rugikan KPU, Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(yas/ams)