Kata Amien Rais Freeport Ngemplang Pajak? Ini Putusan MA

Jakarta - Amien Rais bercerita, dirinya pernah mengunjungi lokasi tambang Freeport. Dia mengatakan, salah satu kejahatan yang dilakukan adalah mengemplang pajak.

"Pengemplangan pajak oleh Freeport, saya 1996 menginap di Tembagapura, kota yang sangat mewah dan serba ada saya berkesempatan melihat langsung lokasi pertambangan Freeport," kata dia di DPR Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Benarkah pernyataan Amien Rais? Selidik punya selidik, Freeport pernah nunggak pajak hingga Rp 3,7 triliun. Tapi oleh Mahkamah Agung (MA), hal itu dibenarkan.

Baca juga: Ekonomi Papua Mati Tanpa Freeport? Fuad Bawazier: Mitos

MA beralasan Freeport dan pemerintah RI terikat perjanjian Kontrak Karya yang berlaku khusus bagi kedua belah pihak. Sehingga pajak air yang diterapkan Pemprov Papua tak berlaku.

Putusan ini diketok oleh ketua majelis Hary Djatmiko dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono. Ketiganya mengalahkan Gubernur Papua soal tagihan pajak berdasarkan tagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan dari Pemprov Papua berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Baca juga: Freeport Tak Mau Tanggapi 'Serangan' Amien Rais

Berikut daftar putusan dan pajak yang dianulir yang tersebar dalam 11 perkara:

1. Perkara Nomor 319 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Februari 2014 Rp 333.849.600.000

2. Perkara Nomor 320 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Maret 2014 Rp 369.619.200.000

3. Perkara Nomor 327 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Oktober 2014 Rp 369.619.200.000

4. Perkara Nomor 328 B/PK/Pjk/2018
November 2014 Rp 357.696.000.000

5. Perkara Nomor 329 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Desember 2014 sejumlah Rp 369.619.200.000,00

6. Perkara Nomor 330 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Januari 2015 sebesar Rp 369.619.200.000

7. Perkara Nomor 331 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Februari 2015 sebesar Rp333.849.600.000

8. Perkara Nomor 332 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Maret 2015 sebesar Rp 369.619.200.000

9. Perkara Nomor 333 B/PK/Pjk/2018
Pajak air April 2015 sebesar Rp 357.696.000.000

10. Perkara Nomor 334 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Mei 2015 sebesar Rp 369.619.200.000

11. Perkara Nomor 335 B/PK/Pjk/2018
Pajak air Juni 2015 Rp 357.696.000.000; (asp/ear)