Ngabalin Jabat Komisaris AP I, Ombudsman Kaji soal Rangkap Jabatan

Jakarta - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Komisaris Angkasa Pura I. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan melakukan kajian soal pejabat yang rangkap jabatan.

"Makanya kami akan buat semacam kajian seperti ini. Ketika kami panggil pemerintah, lalu ada saran yang bersifat jelas gitu lho," ucap Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Adrianus mengatakan pihaknya akan menelusuri ada-tidaknya pelanggaran administrasi terkait penunjukan Ngabalin itu. Padahal rangkap jabatan tidak diperbolehkan dalam aturan.

Baca juga: Soal Ngabalin, Fahri: BUMN Jadi Tempat Mangkal Orang Dekat Presiden

Namun Adrianus tidak menjelaskan secara detail mengenai kajian dan aturan yang dilanggar soal rangkap jabatan ini. Kajian itu sedang dilakukan Ombudsman menggunakan data laporan.

"Sekarang ini kan ada tren semacam penempatan rangkap jabatan dalam rangka mengisi komisioner negara. Ini yang akan kami cek ke depan apa ada administrasi yang dilanggar. Kan nggak boleh dong orang rangkap jabatan, misalnya kami, nggak boleh dong rangkap jabatan," tutur dia.

Selain itu, Ombudsman sedang mengkaji proses pelaksanaan Asian Games. Menurut dia, ada persiapan Asian Games yang tidak sesuai dengan pelaksanaan.

"Jangan lupa pukul 10.00 WIB (hari Senin) kami ada pemaparan soal Asian Games. Ini juga menarik nih karena ternyata ada beda antara publikasi yang ingar-bingar dengan persiapannya sendiri," ucap Adrianus.

Tonton juga 'Ngabalin Komisaris AP I, Fadli Zon: BUMN jadi Sapi Perah':

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Ngabalin Komisaris AP I, Pimpinan Komisi VI DPR: Dia Cepat Belajar

Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman, yang telah menjabat anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015.

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tertanggal 19 Juli 2018.

(fai/elz)