Anies Rombak Pejabat DKI, KASN: Bisa Dicopot Kalau Langgar UU

Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyelidiki proses perombakan pejabat eselon II dan wali kota se-Jakarta. KASN mengingatkan kebijakan yang diambil kepala daerah harus sesuai aturan, bila melanggar aturan, kepala daerah itu bisa dicopot.

"Kalau ini pelanggaran berat, maka bisa pemberhentian. Kalau kepala daerah bisa pencopotan dari jabatan gubernur. Tapi itu ditetapkan kalau gubernur bukan oleh UU ASN, tapi oleh UU Kepala Daerah, kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya kalau melanggar UU," kata Ketua KASN Sofian Effendi saat dihubungi, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: KASN: Ada Lima Orang Lapor Terkait Perombakan Pejabat DKI

Aturan yang dimaksud Sofian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sofian mengatakan selama ada penyelidikan dari KASN, Pemprov DKI seharusnya tidak bisa melantik pejabat baru.

"Selama ini kami selama memeriksa, pengangkatan pejabat baru belum boleh dilakukan," terang Sofian.

Sofian mengatakan KASN berkomitmen untuk melindungi setiap aparatur sipil negara. Dia mengaku KASN belum setuju terkait pengangkatan pejabat yang baru dilantik 5 Juli lalu.

"Di mata KASN, kami belum menyetujui," sebutnya.

Baca juga: Cerita Eks Kadis DKI: WA Nggak, Telepon Nggak, Tiba-tiba Dicopot

Sofian juga mengatakan pejabat yang dicopot harus disediakan posisi lainnya. Dia mengkritik pejabat yang hingga saat ini belum diberi posisi yang jelas.

"Kalau itu jelas itu melanggar prosedur pemberhentian melalui sistem merit. Seseorang diberhentikan itu kalau dilakukan penilaian. Di dalam penilaian itu misalnya dia underperformed. Itu juga harus diperingatkan dulu lisan," paparnya. (fdu/ams)