Moeldoko dan Fadli Zon Hadiri KTT OGP di Georgia

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-5 Open Government Partnership (OGP) di Tbilisi, Georgia. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun hadir untuk mewakili parlemen Indonesia.

"Forum ini sangat penting karena menunjukkan kepedulian kita terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah, terutama dalam mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik. Apalagi kita sudah satu dekade ini memiliki UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Moeldoko Dukung Aliansi Media Siber Perangi Hoax

Moeldoko didampingi Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho. Ketua KPK Agus Rahardjo ikut dalam delegasi tersebut.

Fadli Zon dan Moeldoko tampak tertawa terbahak-bahak bersama. (Foto: dok. KSP)

Berdasarkan foto-foto yang dikirimkan KSP, Moeldoko tampak berbincang akrab dengan Fadli Zon. Padahal, seperti diketahui, Fadli Zon pernah meminta agar KSP dibubarkan. Namun belum ada keterangan apa yang dibicarakan Moeldoko dan Fadli di Georgia.

Baca juga: Fadli Zon Khawatir KSP Jadi Mesin Timses Jokowi

KTT OGP Global Summit 2018 berlangsung pada 16-18 Juli 2018. KTT ini dihadiri 96 negara, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, parlemen, peneliti, akademisi, hingga aktivis organisasi non-pemerintah yang bergerak pada isu anti-korupsi, keterbukaan, serta pelayanan publik.

Baca juga: Fadli Zon Minta KSP Dibubarkan

Perwakilan organisasi non-pemerintah diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW), TIFA, Indonesian Parliamentary Centre, MediaLink, Hivos, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan Publish What You Pay Indonesia.

Moeldoko saat menghadiri pertemuan di KTT OGP. (Foto: dok. KSP)

Dalam pertemuan ini, Moeldoko memaparkan penerapan prinsip keterbukaan yang sudah diterapkan di Indonesia. KSP, Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri bersama organisasi masyarakat sipil menjamin jalannya pemerintahan yang terbuka.

"Memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif merupakan tugas yang harus dijalankan pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan dari warganya," kata Moeldoko.

Delegasi Indonesia di KTT OGP. (Foto: dok. KSP)

(bag/tor)