Syafruddin Temenggung Disebut Tak Lapor Soal Utang Sjamsul Nursalim

Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengaku tidak pernah mendapatkan laporan dari Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung soal pelunasan utang Sjamsul Nursalim. Saat itu, Sjamsul sebagai pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) merupakan salah satu obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI).

"Apakah penerbitan SKL pernah dilaporkan ke KKSK?" tanya jaksa pada Dorodjatun yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

"Ini juga tidak pernah," jawab Dorodjatun yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Masalah penerbitan SKL ini menjadi masalah lantaran jaksa menilai Sjamsul Nursalim selaku pemilik BDNI belum menuntaskan kewajibannya. Aset BDNI yang diklaim Sjamsul sebagai pengurang utang yaitu piutang ke petani tambak disebut sebesar Rp 4,8 triliun, padahal bermasalah karena aset itu tergolong kredit. Syafruddin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) disebut jaksa mengetahui aset itu bermasalah tetapi tetap menerbitkan SKL tersebut pada Sjamsul.

Baca juga: Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Bersaksi dalam Kasus BLBI

"Terkait dengan pelaporan dari terdakwa, untuk pemenuhan PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham), apakah diuraikan secara rinci berapa yang telah diselesaikan obligor Sjamsul Nursalim?" tanya jaksa lagi.

"Saya kira tidak," jawab Dorodjatun.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI. Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan SKL dari BPPN terhadap BDNI yang dimiliki Sjamsul. (dhn/dhn)