Soal Pergantian Wali Kota, Sekda DKI: Itu Hak Mutlak Gubernur

Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyoroti pergantian wali kota di DKI Jakarta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menyebut pencopotan tersebut hak prerogatif Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kan haknya kepala daerah. Mau sekarang diberhentikan, satu-dua kepala daerah boleh-boleh saja," kata Saefullah di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Saefullah mengatakan gubernur punya pertimbangan tersendiri terkait pencopotan wali kota. Salah satu indikator utamanya adalah kinerja.

"Kepala SKPD adalah ujung tombak kepala daerah untuk wujudkan visi-misi dan janji-janji saat kampanye. Harus diselesaikan. Kalau dianggap lambat, evaluasi adalah hak kepala daerah," terang Saefullah.

Terkait alasan pencopotan yang belum disampaikan kepada pihak-pihak tertentu, Saefullah meminta mereka menanyakannya ke Badan Kepegawaian Daerah. "Silakan klarifikasi yang bersangkutan, ke BKD. Nanti dijelaskan," sebutnya.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menganggur seusai pencopotan dirinya. Bambang, yang mengaku baru pensiun pada Oktober mendatang, belum mendapat tugas baru.

"Saya nganggur. Nggak ditempatkan," kata Bambang saat dimintai konfirmasi.

Bambang pun mengaku hanya menerima pesan elektronik dari Anies terkait pencopotannya. Dia ingin meminta kejelasan statusnya melalui SK yang asli.

"Yang saya masalahkan selama ini, saya belum terima keputusan gubernur yang asli, hanya saya di-WA dipensiunkan," ucapnya. (fdu/jor)