Berkarya Sarankan Jokowi Ikuti Soeharto, PDIP: Tidak Relevan

Jakarta - PDIP memandang saran dari Partai Berkarya yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan ajaran Presiden ke-2 RI Soeharto, mengenai pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan trilogi pembangunan tidak relevan. PDIP justru menyindir balik Partai Berkarya agar belajar ke Jokowi tentang pembangunan ekonomi tanpa pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"I think Pak Jokowi has done better, must advance (Jokowi sudah berjuang dan lebih maju) dari pada Pak Harto, justru teman-teman Partai Berkarya ini harusnya belajar dari Pak Jokowi bagaimana memajukan ekonomi tanpa melanggar HAM, tanpa meninggalkan yang miskin," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Minggu (15/7/2018).

Eva menilai Jokowi telah sukses membangun ekonomi yang berkedaulatan. Saran dari Berkarya untuk Jokowi belajar ke Soeharto dinilai Eva tidak relevan.

"Tidak seperti Pak Harto yang menyerahkan Freeport kepada asing dan merugikan kita sangat. Jadi menurutku sarannya bagus tapi tidak relevan, jadi menurutku Pak Mas Budi, teman lama itu, Mas Budi harus paham tentang yang ada di pasal 33 di mana keadilan sosial seperti amanat Pancasila, itu yang menjadi orientasi pembangunan, dan itu yang dilakukan Pak Jokowi," katanya.

Tonton juga video: 'PDIP Persilakan Munculkan Nama-nama Pendamping Jokowi'

[Gambas:Video 20detik]

Kepemimpinan Jokowi hari ini dikatakan Eva, juga harus melakukan beberapa pembenahan dari apa yang ditinggalkan di masa Soeharto. Eva meminta Berkarya tidak perlu meminta Jokowi belajar ke Soeharto, tapi bersama-sama mendukung Jokowi melakukan pembangunan.

"Partai Berkarya belajar lah dari Pak Jokowi yang menginginkan negara kita menjadi negara berkedaulatan. Ada bagusnya di Pak Harto kemarin, tapi juga banyak catatan panjang bahwa pembangunan itu tidak harus dengan kekerasan, dan pembangunan harus dilakukan dengan membuat rakyat miskin happy lah," ucapnya.

Eva kemudian menyinggung pembagian sertifikat tanah secara gratis yang menjadi bagian dari program Jokowi mengentaskan kemiskinan. Eva pun menilai Soeharto tidak begitu sukses melakukan pengentasan kemiskinan secara berkedaulatan.

"Jadi urusannya jangan ala Soeharto, mari ikuti Pancasila. Jadi bukan orang, tapi gagasan, gagasan yang itu ada pasal 33 dan Pancasila, keadilan sosial yang berkemanusiaan," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengusulkan Presiden Jokowi menjalankan ajaran Presiden ke-2 RI Soeharto. Priyo menyatakan, ajaran Soeharto adalah solusi dari masalah di Indonesia saat ini. Ajaran tersebut mengenai pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan trilogi pembangunan.

"Jika pemerintah kita mau sedikit saja mengikuti ajaran kebaikan pada zaman Soeharto, saya kira itu menjadi solusi," kata Priyo di Kantor DPP Berkarya, Jl Pangeran Antasari, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Minggu (15/7).


(nvl/fai)