Ketua DPR Bicara 5 Potensi Ancaman Terkait Pileg dan Pilpres 2019

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan stabilitas keamanan dan pertahanan negara sangat penting dalam menyambut Pileg dan Pilpres 2019. Karena itu, dia meminta TNI ikut terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.

"Selain Polri, TNI perlu terlibat di Pemilu 2019 dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (14/7/2018).

Bamsoet menyatakan hal serupa saat menghadiri silaturahmi KSAD dengan keluarga besar TNI di Mabes AD, Jakarta, Jumat (13/7). Menurutnya, kerja sama yang baik antara TNI-Polri akan membuat penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan kondusif.

Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: dok. Istimewa)

Bamsoet lantas menyampaikan pemaparan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnarkri. Kiki menjelaskan paling tidak ada lima potensi ancaman stabilitas dalam menyongsong Pilpres 2019.

Baca juga: Bamsoet Nilai Mahfud-Moeldoko Sama-sama Bagus Jadi Cawapres Jokowi

Pertama, jika pasangan hanya satu pasang yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kedua, jika pasangan calon capres-cawapres menang tipis.

Ketiga, penggunaan politik identitas dalam kampanye politik. Keempat, adanya ketidakakuratan dalam daftar jumlah pemilih. Lalu kelima, jika TNI dan Polri tidak kompak.

"Apa yang disampaikan Pak Kiki sangat tepat. Ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi TNI dan Polri, tapi juga harus menjadi catatan kita bersama. Untuk calon tunggal, walaupun bukan hal yang mustahil, namun rasanya tak akan terjadi. Jika pasangan capres-cawapres menang tipis, ada prosedur penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, tinggal bagaimana kedewasaan elite politik dalam menjaga suasana kebatinan di kalangan pendukungnya agar tidak rusuh dan melakukan tindakan anarkistis. Yang paling berbahaya adalah penggunaan politik identitas dan adanya gesekan antara oknum TNI dan Polri di lapangan," terang Bamsoet.

Lebih jauh politikus Partai Golkar ini menerangkan penggunaan politik identitas dalam meraih simpati publik bukan hanya sedang dihadapi oleh Indonesia. Berbagai negara lain di dunia juga sedang menghadapi masalah serupa.

"Penggunaan politik identitas dalam politik sangat berbahaya. Tak jarang implementasinya di lapangan bisa melahirkan konflik dan kekerasan di antara kelompok masyarakat. Pada akhirnya tatanan kebangsaan nasional yang sudah kita rawat dengan susah payah bisa rusak seketika," sebut Ketua Badan Bela Negara FKPPI dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Baca juga: Bamsoet: Airlangga Ajak SBY Bangun Bangsa Bersama Jokowi

Sebagai Ketua Badan Bela Negara Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Bamsoet berharap penuh agar TNI tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya. TNI harus netral dan tak perlu terlibat aktif dalam politik praktis.

"Saya yakin berbagai potensi kerawanan pilpres bisa diminimalkan. TNI harus menjadi teladan, bukan hanya bagi warga masyarakat, tapi juga bagi elite politik agar bisa menjadi peneduh bangsa," tegasnya. (hri/idh)