Pernyataan ini disampaikan oleh Waketum Demokrat Syarief Hasan terkait ada-tidaknya sanksi bagi TGB. Sebab, Demokrat belum menyatakan sikapnya pada Pilpres 2019.
"Sanksi pasti tetap ada dan itu akan dibahas Dewan Kehormatan," ujar Syarief kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal sikap dukungannya kepada Jokowi, TGB memberikan alasan terkait percepatan pembangunan di NTB, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dia khawatir pembangunan itu mandek ketika ada pergantian kepemimpinan.
"Jadi keputusan apa pun itu harus mempertimbangkan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Keseluruhan dari tiga hal ini, menurut saya, pantas dan fair kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selama 4 tahun ini beliau mulai," kata TGB saat berkunjung ke redaksi Transmedia, Rabu (4/7).
Sikap politiknya belum disampaikan secara resmi kepada Demokrat. Dukungan terhadap Jokowi adalah sikap TGB secara personal dan tidak mewakili Demokrat.
"Saya belum bicara ke partai, karena memang ini sikap pribadi saya. Kan kalau partai ada mekanismenya dan di Partai Demokrat itu mekanisme (dukungan) melalui Majelis Tinggi Partai, dan saya salah satu anggota Majelis Tinggi," ucap TGB kepada wartawan di lingkungan Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (8/7).
Jadi apakah sanksi yang menanti TGB merupakan sinyal Demokrat tak akan merapat ke Jokowi? (dkp/elz)