Respons Sudrajat Soal Rencana Gerindra Gugat Pilgub Jabar ke MK

Bandung - Sudrajat menanggapi soal rencana Partai Gerindra menggugat hasil Pilgub Jabar 2018 yang dimenangkan oleh Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum lantaran dituding banyak pelanggaran. Apa katanya?

"Semua berdasarkan hukum yang berlaku dan Undang-undang. Apabila sesuai aturan ya bukan dispute," ucap Sudrajat saat jumpa pers di Hotel Fox, Jalan Jawa, Kota Bandung, Jabar, Senin (9/7/2018).
Sementara di tempat yang sama, Ketua tim pemenangan Sudrajat-Syaikhu, Haru Suandharu mengatakan pihaknya memiliki waktu tujuh hari sejak rapat pleno KPU kemarin. Waktu tersebut akan digunakan untuk menampung sejumlah catatan-catatan yang dinilai dapat merugikan paslon tersebut.

"Kalau tidak ada (catatan), kita enggak akan cari-cari. Kita sesuai aturan dan memang harus konsultasi ke DPP. Tapi akhirnya akan satu sikap. Prinsipnya kami beri kesempatan kalau ada catatan untuk apakah dilanjutkan (gugatan) atau tidak. Hari ini saya sampaikan sesuai waktu saja. Silakan kalau ada, tapi kita enggak akan mencari-cari," kata Haru yang juga wakil ketua DPW PKS Jabar ini.
Hal yang sama diungkapkan Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi. Juga akan mengakomodir apabila memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran.

"Apa yang kami lakukan konfirmasi bukan kami mencari-cari (pelanggaran). Kalau kita enggak mengakomodir temuan, sama saja mencederai hak yang memilih Asyik," katanya.
Rencana gugatan tersebut disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman. Dia mengatakan sedang menyiapkan data-data untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya menyarankan untuk mengajukan PHPU ke MK, karena saya pribadi dari Bandung memberikan data-data persoalan hukum terkait Pilgub Jabar, tapi kan saya baru mengumpulkan, kalau diterima kita siap. Khusus untuk Jabar," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman saat dihubungi detikcom, Minggu (8/7/2018) malam. (dir/ern)