Turki Kembali Pecat 18 Ribu Tentara, Polisi, Guru dan PNS

Ankara - Pemerintah Turki telah memecat lebih dari 18.000 anggota tentara, polisi, akademisi, serta pegawai negeri, menjelang dua tahun peristiwa percobaan kudeta yang gagal pada 2016 silam.

Keputusan ini menyusul kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilihan presiden bulan lalu dan menjelang pengambilan sumpah dirinya sebagai presiden pada hari Senin (09/07) esok.

Langkah pembersihan yang diumumkan pada hari Minggu (08/07) ini merupakan yang terbaru setelah upaya kudeta militer yang gagal dua tahun silam.

• Upaya kudeta Turki: 45.000 orang ditangkap dan dipecat
• Dampak kudeta di Turki, 15.000 orang ditahan atau diskors
• Turki menskors sekitar 8.000 aparat polisi

Laporan-laporan yang dilansir media Turki menyebutkan kebijakan ini merupakan gelombang pemecatan yang terakhir.

Keterangan resmi pemerintah Turki menyebutkan 18.632 orang telah dipecat, termasuk 8.998 anggota polisi serta 6.152 personel militer. (Getty Images)

Keterangan resmi pemerintah Turki menyebutkan 18.632 orang telah dipecat, termasuk 8.998 anggota polisi serta 6.152 personil militer, seperti dilaporkan Kantor berita AFP.

Dan menurut Kantor berita Reuters, ada 199 akademisi yang dipecat dari berbagai universitas di seluruh negara itu.

• Puluhan mantan karyawan bursa saham Turki ditangkap terkait kudeta gagal
• Turki memecat lagi 4.000 pejabat publik dalam 'pembersihan' pasca-kudeta
• Turki menskors 9.000 polisi terkait Fethullah Gulen

Sejauh ini otoritas Turki telah memecat sekitar 160.000 pegawai negeri sipil semenjak upaya kudeta militer yang gagal, demikian menurut Kantor HAM Amerika Serikat pada Maret silam.

Di antara mereka ada yang ditahan, dan ada lebih dari 50.000 sudah diadili dan saat ini mendekam di penjara.

Kepolisian Turki menggiring orang-orang yang dituduh sebagai pendukung Fethullah Gulen di Kayseri, 26 April 2017 lalu. (EPA)

Seperti dilaporkan Reuters, tindakan Turki yang disebut sebagai upaya pemberangusan terhadap kelompok oposisi ini telah mengundang kritikan dari negara-negara Barat.

Mereka menuduh Presiden Tayyip Erdogan menggunakan peristiwa kudeta militer yang gagal itu sebagai dalih untuk memberangus kelompok oposisi.

Dalam berbagai kesempatan, Erdogan menyatakan tindakan itu diambil untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan nasional.

(ita/ita)