Polemik Siswa Miskin di PPDB, Walkot Solo Minta Ganjar Turun Tangan

Solo - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Jawa Tengah untuk siswa keluarga miskin (gakin) menjadi polemik. Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo meminta Gubernur Ganjar Pranowo turun tangan.

Wali kota yang akrab disapa Rudy itu mengaku mendapatkan laporan dari warga Solo. Mereka mengeluhkan aturan yang langsung meloloskan siswa gakin di zona 1 tanpa batas kuota.

Rudy mengaku tidak dapat banyak membantu. Sebab saat ini pengelolaan SMA/SMK sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

"Saya tidak bisa berbuat banyak, karena sekarang pengelolaannya ada di pemprov. Tapi tetap akan saya sampaikan ke gubernur," kata Rudy di Balai Kota Surakarta, Jumat (6/7/2018).

Dia berharap Ganjar dapat segera turun tangan mengatasi masalah ini. Bahkan gubernur diharapkan segera membuat kebijakan khusus, mengingat pendaftaran PPDB sudah ditutup sore ini.

"Bisa kebijakan lisan saja. Kalau perlu sekarang," katanya.

Rudy menilai semestinya kuota gakin harus diberi kuota maksimal. Sedangkan selama dua tahun ini, kuota gakin justru diatur minimal 20 persen tanpa batasan maksimal.

"Seperti PPDB SD dan SMP di Surakarta, ada batas maksimal 30 persen tiap sekolah," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta gubernur mengevaluasi peraturan PPDB tersebut, sehingga tahun depan tidak terjadi lagi masalah yang sama. (sip/sip)