Gerindra Laporkan Danny Pomanto ke Bawaslu soal Kotak Kosong

Jakarta - Partai Gerindra, pengusung pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu), melaporkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto ke Bawaslu. Gerindra menuding Danny berpihak pada kotak kosong pada Pilwalkot Makassar.

"Melaporkan dugaan keterlibatan Saudara Danny Pomanto selaku Wali Kota Makassar yang memihak pada kotak kosong pada Pilwako Kota Makassar kemarin," kata Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Pendukung Calon dan Massa Kotak Kosong Pilwalkot Makassar Ricuh

Habiburokhman menambahkan ada masyarakat yang memberikan kuasa kepada mereka untuk membuat laporan. "Laporan atas nama advokasi Gerindra sama masyarakat. Ada dua orang masyarakat yang memberikan kuasa pagi tadi sama kami," ujarnya.

Habiburokhman menyertakan bukti berupa tangkapan layar pemberitaan beberapa media. Dalam berita itu, katanya, Danny mengaku bekerja untuk kotak kosong.

"Kami baru mengetahui dengan yakin peristiwa ini tadi pagi melalui informasi di media massa bahwa yang bersangkutan mengakui bekerja untuk kotak kosong. Mengakui di sebuah media, kalau nggak salah Kompas TV. Jadi kita mengambil keputusan untuk segera ke sini," ujarnya.

Menurutnya, soal keberpihakan merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 71 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dia meminta Bawaslu menindaklanjuti laporan itu.

"Menurut kami, harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan finalnya kami meminta agar adanya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Makassar," ucapnya.

Baca juga: Kotak Kosong Menang, Gerindra dan Jubir JK Saling Sindir

Dia meminta pemungutan suara ulang karena pelanggaran ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kota Makassar. Terstruktur, lanjutnya, karena melibatkan seseorang yang memiliki jabatan.

Habiburokhman menjelaskan, dalam Pasal 71 ayat 5 disebutkan, jika petahana yang melakukan pelanggaran, sanksinya adalah diskualifikasi pasangan calon. Namun Pasal 71 ayat 6 mengatur, jika pelakunya bukan petahana, akan diatur secara tersendiri.

"Saya melihat ada keunikan dalam kasus ini. Yang melakukan petahana, tetapi dia bukan pasangan calon, tidak mengikuti kontestasi, sehingga menurut kami tuntutan yang paling fair adalah pemungutan suara ulang di Kota Makassar," tuturnya. (idh/fdn)