Sempat Disetop Ahok, Pemprov DKI Kembali Gelar Jakarnaval

Foto: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar event tahunan Jakarnaval yang sempat dihentikan selama dua tahun.Fotografer: Muhammad Fida Ul Haq

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar event tahunan Jakarnaval yang sempat dihentikan selama dua tahun. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 3,7 miliar.

"Setelah 2 tahun nggak ada, karnaval akan diadakan lagi dengan lebih meriah," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Jakarta, Tinia Budiati, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Tinia mengatakan dana yang digunakan tahun ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Dia menuturkan diselenggarakannya kembali Jakarnaval untuk mengobati kerinduan masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang Rp 3,7 miliar, tetapi bisa buka file yang diselenggarakan 2015 dengan sekarang. Saya optimis karena yang terdaftar 4 ribu. Saya terus terus terang saja ini untuk mengobati kerinduan masyarakat," terang Tinia.

Tinia menuturkan akan bekerja sama dengan panitia Asian Games dan Dinas Olahraga. Ada pertunjukan maskot Asian Games untuk mengkampanyekan event itu ke masyarakat.

"Akan ada pertunjukan Asian Games tampil, maskot Asian Games berseliweran. Tentu kerja sama dengan dinas olah raga, inasgoc," jelasnya.

Dana Jakarnaval 2015 yang mencapai Rp 8 miliar sempat mengundang tanda tanya besar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta saat itu, Heru Budi Hartono mengaku dikirimi pesan BBM oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengecek lagi dana tersebut.

"Tadi pagi, Pak Gub BBM saya untuk cek lagi Rp 8 miliar itu untuk apa saja. Gede ya Rp 8 miliar. Itu kan masing-masing sudin punya anggaran lho. Itu sudin masing-masing sendiri," kata Heru di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2015).

Ahok diketahui menghentikan pelaksanaan Jakarnaval pada 2016 dan 2017. Pemprov DKI saat itu beralasan ingin menghemat anggaran untuk pembangunan infrastruktur. (fdu/aan)