Pengamat: Perhatian terhadap Transportasi Laut Masih Kurang

Foto: Tragedi kandasnya KM Lestari Maju di pelairan Selayar (Istimewa via Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho).

Jakarta - Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai pemerintah masih kurang dalam memberi perhatian kepada manajemen dan penegakan aturan transportasi air. Hal ini diungkapkan Darmaningtyas menanggapi kecelakaan pelayaran yang terjadi dalam waktu dekat.

"Ya memang harus diakui bahwa perhatian terhadap angkutan laut itu selama ini kurang," ujar Darmaningtyas kepada detikcom, Selasa (3/7/2018).

Menurutnya, pemerintah saat ini masih terfokus pada pelayaran berskala besar dalam program tol laut. Namun pemerintah kurang memperhatikan pelayaran rakyat yang justru beroperasi di luar standar opersional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah sekarang baru memulai yang besar-besar dengan Tol Laut, sementara yang kasus-kasus seperti yang Kapal Arista 13 Juni lalu, terus (KM Sinar Bangun) di Danau Toba, itu kan pelayaran rakyat. Nah yang kurang, atau belum mendapat perhatian itu pelayaran rakyat," katanya.

Darminingtyas mengungkapkan, masih banyak permasalahan dalam pelayaran rakyat tidak memperoleh perhatian pemerintah. Salah satunya ketersediaan dermaga yang memadai di seluruh pulau-pulau.

"Menurut saya tahun 2019 itu pemerintah sudah harus mengarahkan perhatiannya terhadap pelayaran rakyat. Tapi kan jumlahnya banyak itu, karena kan pulau-pulau kita ini kan jumlahnya 17.000 lebih, itu kan berarti setiap pulau kan minimal ada dua dermaga. Jadi paling tidak minimal itu ada 34.000 dermaga, untuk membangun itu kan membutuhkan dana besar," ungkapnya.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) itu pun menjelaskan, meski kecelakaan terjadi di tengah perairan, namun faktor dermaga turut mempengaruhi. Hal ini karena kecelakaan pelayaran yang terjadi sebagai akibat dari dampak sistemik aturan yang tidak ditegakkan.

"Itu sistemik, kenapa saya katakan sistemik, karena kan misalnya yang Kapal Arista yang tanggal 13, itu konon kan kapalnya kapal barang, berangkatnya dari pelabuhan ikan, bukan dari dermaga pelabuhan penumpang," jelasnya.

"Jadi kapalnya sudah tidak memenuhi standar, pelabuhannya tidak memenuhi standar, lalu tidak ada pelampung dan sebagainya, tidak ada manifes penumpang, jadi sistemik. Faktor cuaca itu kan sebetulnya (berhubungan) dengan teknologi sekarang, dengan peran BMKG," imbuhnya.

Untuk itu, faktor cuaca dikatakan Darmaningtyas tidak dapat sepenuhnya disebut menjadi penyebab kecelakaan pelayaran. Jika ada koordinasi yang baik dengan BMKG, maka kapal dapat dilarang berlayar karena cuaca buruk.

"Kan kalau sistemnya (koordinasi dengan BMKG) jalan bisa diketahui, apakah ini memungkinkan untuk berlayar atau tidak, kan begitu. Kalau zaman sekarang hampir tidak ter-update informasi dari BMKG, berarti kan teknologinya belum dimanfaatkan," tuturnya.

Darmaningtyas pun kembali menegaskan, kecelakaan pelayaran yang terjadi karena faktor sistemik. Banyak standar dan prosedur yang belum dijalankan dengan baik di pelayaran rakyat.

"Sistemik itu kapalnya belum memenuhi standar keselamatan, pelabuhannya atau dermaganya juga tidak memenuhi keselamatan, standar operasional prosedurnya itu juga nggak memenuhi standar keselamatan. Standar operasional prosedur keselamatan itu misalnya, sebelum naik penumpang diberi tahu di mana letak jaket pelampungnya, di mana menghadapi situasi darurat di air, itu standar operasional prosedur, nah itu tidak ada di pelayaran rakyat," ucapnya. (nvl/zak)