Amnesty International: 95 Orang Terbunuh di Papua Tanpa Diadili

Jakarta - Amnesty International dalam laporan investigasinya memaparkan kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan aparat keamanan di Papua. Amnesty menyebut ada 95 orang terbunuh di Papua dalam kurun waktu 8 tahun.

Dalam laporan investigasi berjudul 'Sudah, Kasi Tinggal Di Mati', Amnesty International melaporkan tindakan represif aparat keamanan terhadap aktivis kemerdekaan serta pengunjuk rasa yang melakukan protes damai. Dilaporkan juga puluhan warga yang tidak terkait dengan gerakan kemerdekaan namun jadi korban kekerasan.

"Penelitian kami menemukan hampir 100 orang telah dibunuh di luar hukum dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun--itu sekitar satu orang setiap bulan. Ini adalah noda hitam dalam catatan HAM Indonesia. Sudah saatnya untuk melakukan perbaikan--pembunuhan di luar hukum di Papua harus diakhiri. Budaya impunitas yang ada pada pasukan keamanan harus dihilangkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan di masa lalu harus diadili melalui mekanisme hukum yang independen," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/7/2018).

Dalam laporan, tercatat 95 korban dalam 69 insiden pembunuhan di luar hukum antara Januari 2010 dan Februari 2018. Amnesty International menyebut 56 korban dibunuh dalam konteks nonkemerdekaan dan 39 lainnya terkait dengan kegiatan prokemerdekaan yang damai, seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera Bintang Kejora.

Dalam 69 insiden yang didokumentasikan dalam laporan tersebut, tidak ada satu pun pelaku, menurut Amnesty International, yang menjalani investigasi kriminal oleh lembaga independen dari institusi yang anggotanya diduga melakukan pelanggaran.

"Dalam 25 kasus tidak ada investigasi sama sekali, bahkan tidak ada pemeriksaan internal. Sementara itu, dalam 26 kasus, polisi atau TNI mengaku mereka telah melakukan investigasi internal, namun tidak mempublikasikan hasilnya," kata Usman Hamid.

"Kegagalan negara dalam menjamin investigasi yang cepat, independen, dan efisien terhadap kasus pembunuhan pembunuhan di luar hukum juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Investigasi terhadap kasus-kasus ini sangat diperlukan demi memastikan keadilan dan mencegah upaya-upaya pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, ini merupakan elemen penting dari kewajiban positif negara untuk mencegah perampasan hak hidup yang sewenang-wenang," papar dia. (fdn/van)