Koalisi Ummat Capreskan Amien, PBB: Memecah Koalisi Keumatan!

Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono (Foto: dok. pribadi)

Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) mengkritik sikap Koalisi Ummat Madani (KUM) yang mencapreskan Amien Rais. Sikap KUM dinilai memecah koalisi keumatan yang digagas Habib Rizieq dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

"Koalisi Ummat Madani yang lebih dahulu mencalonkan Pak Amien Rais sebagai capres adalah tindakan memecah koalisi keumatan yang digagas Habib Rizieq dan PA 212 serta GNPF," ujar Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono kepada wartawan, Sabtu (30/6/2018).

Sukmo menyebut KUM tidak bijak karena 'curi start'. Padahal, kata Sukmo, parpol yang tergabung dalam koalisi keumatan masih menunggu hasil konsultasi dengan Habib Rizieq.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada saat empat parpol yang di-endorsement oleh Habib sedang konsultasi dan menunggu hasil pertemuan para ulama bulan Juli ini, tindakan KUM adalah tidak bijak dan bisa merusak kebersamaan. Cara ini pasti akan disambut gembira oleh pihak koalisi pemerintah sekarang," bebernya.

Sebelumnya, KUM meminta Amien maju jadi capres 2019 karena dinilai mempermudah penggalangan dukungan oposisi. Koalisi Ummat Madani meminta Amien maju dan turun gunung dengan alasan kondisi Indonesia sudah di ujung tanduk.

Video deklarasi Koalisi Ummat Madani untuk meminta Amien Rais jadi capres bisa disaksikan di bawah.

[Gambas:Video 20detik]

"Kami meminta Bapak Amien Rais untuk segera 'turun gunung' guna memenuhi panggilan umat untuk dapat memainkan peran penting dan strategis menyelamatkan nasib bangsa yang sedang di 'ujung tanduk' dari kepunahannya," ujar Ketum KUM Letjen (Purn) Syarwan Hamid saat deklarasi di Jl Cipinang Cempedak I, Jakarta Timur, hari ini.

Di kesempatan terpisah, PA 212 menghormati keputusan KUM. Terkait Amien, PA menyebut rekomendasi capres/cawapres sudah mereka keluarkan saat rakornas lalu.

"Persoalan capres dan cawapres bagi kami sudah selesai di rakornas dengan rekomendasi yang kami keluarkan, tapi kami menghormati hak politik setiap warga negara," ujar Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif kepada detikcom.