Jokowi: Petani Harus Awasi Penggunaan Dana Desa

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerangkan pemerintah sudah menggelontorkan total Rp 187 triliun untuk dana desa. Jokowi meminta petani mengawasi penggunaan dana desa.

"Sampai tahun ini, berarti 4 tahun, sudah digelontorkan Rp 187 triliun, (rinciannya) Rp 20 triliun, Rp 47 triliun, Rp 60 triliun, Rp 60 triliun. Sudah, dihitung sendiri bener nggak Rp 187 triliun. Ini sebuah angka besar sekali, tapi petani harus bisa mengawasi ini digunakan untuk apa," ujar Jokowi saat membuka Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Baca juga: Desa Ini Punya Program Khusus agar Warga Miskin Berobat Gratis

Jokowi memberikan contoh, tiap desa bisa mendapatkan dana hingga Rp 1 miliar. Dana desa ini, kata Jokowi, harus digunakan tepat sasaran seperti pembangunan irigasi hingga infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian.

"Satu desa bisa Rp 1 miliar, ada yang Rp 900 juta, bisa Rp 1 lebih, tapi untuk apa? Tepat sasaran tidak? Banyak yang dikantongi tidak? Harus semuanya, diawasi, kalau bisa tepat sasaran misalnya untuk infrastruktur, irigasi, dibuat jalan produksi di sawah," terangnya.

Jokowi juga mendorong petani tidak melulu memproduksi beras. Harus ada komoditas lainnya seperti kopi hingga rempah-rempah.

Baca juga: Jelajah Desa Sumbar, Kemendes Salurkan Bantuan Rp 2,5 Miliar

"Yang ketiga, saya sudah sampaikan kepada Mentan, kita jangan konsentrasi kepada padi. Ada komoditas lain yang memiliki nilai tambah lain juga harus kita kembangkan. Misalnya kopi. Siapkan bibit yang baik untuk ditanam Kopi karena permintaan kopi di Indonesia 20an persen, dunia juga mirip-mirip angkanya seperti itu," kata Jokowi.

Untuk komoditas rempah-rempah, Jokowi tidak main-main. Sebab zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah.

"Tanam juga rempah-rempah. Dulu kita dijajah karena terkenal rempah-rempah kita. VOC dulu ke sini Karana itu. Tapi sekarang itu sudah lama kita lupakan. Tahun lalu saya minta ke Mentan untuk ini dikembalikan lagi. Sebagai negara rempah-rempah Indonesia ini," ujarnya.

(dkp/rvk)