.webp)
"Inilah yang dari dulu saya kritik dari KSP. KSP ini jadi kayak tim sukses yang dibiayai oleh APBN," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Fadli mengatakan tugas dan fungsi KSP ada di tataran internal urusan kepresidenan. Dia pun menilai saat ini ada tumpang tindih tugas dan fungsi antara KSP dengan Setkab dan Setneg.
"Mereka ini bekerja secara internal sesuai dengan tupoksinya internal," ucap Waketum Partai Gerindra itu.
"Saya melihat bahwa ini overlap dengan Setkab, dengan Setneg, dan mereka itu jangan jadi penampungan dari tempat relawan untuk menjadi tim sukses," imbuh Fadli.
Karena itu, menurut Fadli, KSP lebih baik dibubarkan. Alasannya, KSP terlihat menjadi alat kepentingan politik.
"Kalau ini mereka menjadi relawan tim sukses, saya kira ini jelas sebuah abuse of power. Karena itu, saya menganjurkan agar KSP ini dibubarkan. Karena mereka ini menjadi alat politik kepentingan seorang individu, bukan institusi kepresidenan," sebut Wakil Ketua DPR ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Eko Sulistyo (Foto: dok pribadi) |
Hasil Pilkada Serentak 2018 versi hitung cepat (quick count) telah keluar. Kantor Staf Kepresidenan menilai hasil hitung cepat tersebut membuat peta Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 semakin jelas.
"Pertama, secara umum hasil sementara Pilkada Serentak 2018 seperti memberikan peta periode kedua bagi Pak Jokowi makin jelas. Konteks teritorial, terutama di Jawa, yakni Jatim, Jateng, dan Jabar, yang memiliki jumlah pemilih besar, kombinasi partai dan aktor hasil Pilkada 2018, seperti memperlihatkan mengadvokasi rute jalan 2019 bagi Presiden Jokowi," kata Eko Sulistyo kepada detikcom, Rabu (27/6). (tsa/elz)
