Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat Soal Libur Nasional Pilkada 2018

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal libur nasional Pilkada 2018. Pemprov masih menunggu rancangan Keputusan Presiden yang sedang disiapkan terkait libur saat Pilkada serentak.

"Untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) Jakarta. Jawaban ini tentunya akan dibuatkan SK Gubernur tentang libur nasional 27 Juni ini," ujar Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2018).

"Tinggal menunggu Keppres karena kita akan mengikuti Keppres-nya. Jadi tentunya kita memastikan bahwa kita sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat," sambungnya.

Baca juga: Ini Alasan Usul Libur Nasional Saat Pencoblosan Pilkada

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan pemerintah pusat sedang menyiapkan rancangan Keputusan Presiden terkait libur nasional Pilkada 2018.

Hal ini mengacu pada aturan saat Pilkada tahun 2015 dan 2017. Seperti diketahui, tanggal 15 Februari 2017 sempat ditetapkan sebagai hari libur nasional karena masa pencoblosan Pilkada 2017.

"Sedang disiapkan Keppresnya oleh Setneg," ujar Bahtiar Baharuddin kepada wartawan, Kamis (21/6).

Baca juga: KPU Sulsel Teken Surat Imbauan Libur Pilkada 27 Juni ke Pemda

Pilkada tahun ini diikuti 171 daerah. Sebanyak 17 di antaranya adalah pemilihan gubernur.

Masa kampanye akan berakhir tanggal 23 Juni. Tanggal 24 sampai 26 Juni adalah masa tenang di mana seluruh alat peraga kampanye harus dicopot dan calon kepala daerah tidak boleh kampanye. (idn/rna)