KPU Surati Kemenkum Minta Larangan Eks Koruptor Nyaleg Diteken

Jakarta - KPU meminta Kementerian Hukum dan HAM menandatangi Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks koruptor menjadi caleg. Permintaan ini diajukan dalam surat yang dikirimkan ke Kemenkum.

"Suratnya (untuk Kemenkum HAM) sudah saya tanda tangani, tadi sudah dikirimkan jam satu saya minta dikirimkan tadi," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/6/2018).

Dalam surat tersebut, KPU meminta Kemenkum HAM menyetujui PKPU larangan eks koruptor nyaleg. Selain itu dalam surat tersebut juga jelaskan landasan filosofi dan sosiologis dari aturan tersebut.

Baca juga: Pro-Kontra Larangan Eks Koruptor Nyaleg

"Ya menjelaskan. Kira-kira intinya gini, jangan lah ditolak, karena begini loh landasan filosofinya, landasan sosiologisnya, landasan yurudisnya itu kita sampaikan semua," kata Arief.

Menkum HAM Yasonna Laoly sebelumnya menegaskan pihaknya tidak setuju dengan aturan melarang eks napi korupsi maju nyaleg. Larangan itu disebut Laoly bertentangan dengan Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta hak asasi manusia.

Laoly mengajukan solusi mengenai hal tersebut. Dia mengusulkan agar KPU dan partai politik membuat deklarasi untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi.

Baca juga: Yasonna Usul Deklarasi Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Ini Kata KPU

"Misalnya, tadi saya baca di internet. Sudahlah, panggil partai politik, buat deklarasi bersama tidak akan mencalonkan mantan napi ini, korupsi. Berikutnya buat di daftar pengumuman. Itu yang dikelola baik, buat daftar bagaimana meyakinkan publik bahwa ini orang-orang," kata Laoly (7/6).

Dengan membuat daftar nama para mantan koruptor, masyarakat menurut dia, akan menilai dan menentukan pilihannya sendiri. Laoly berpendapat cara ini lebih tepat dibanding harus menabrak UU dan melanggar hak politik seseorang. (fdn/fdn)