Operasi Yustisi, Pemprov DKI akan Kerahkan 120 Ribu Personel

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengerahkan 120 ribu gabungan Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Satpol PP untuk melakukan operasi yustisi. Operasi itu dilakukan untuk mendata para pendatang yang masuk ke Jakarta.

"Ada aturannya (operasi yustisi), 14 hari setelah arus balik, apabila mereka nanti hari kelima belas di situ kita lakukan titik-titik kantong baru, terpadu. Ada Dinas Sosial sampai Satpol PP, bahkan nanti RT/RW ada juga. 120 ribu personel," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Edison Sianturi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/6/2018).

Edison mengatakan, rata-rata pendatang baru yang datang ke Jakarta sebesar 63 ribu orang. Para pendatang biasanya berada di dekat kawasan industri dan usaha lainnya.

Baca juga: Kasatpol PP DKI: Dari Puasa-Lebaran Tak Ada Personel Libur

"Biasanya pendatang dekat dengan industri, industri hiburan. Di situ biasanya kita mencari titik-titik dan edukasi, juga bina kependudukan," jelas Edison.

Edison meminta para pendatang baru datang dengan keahlian. Menurutnya, kedatangan warga tanpa keahlian justru akan menjadi masalah baru bagi Jakarta.

"Pastikan yang dibawa tersebut memiliki keterampilan ke Jakarta, supaya tidak jadi beban di Jakarta," jelas Edison.

Baca juga: Tak Larang Pendatang ke Jakarta, Anies: Kami Hargai Warga Bekerja

Satpol PP sendiri akan mengerahkan semua personelnya untuk membantu operasi yustisi. Ada 4.950 petugas yang dikerahkan membantu operasi yustisi di tiap-tiap wilayah.

"Nanti akan melakukan koordinasi dengan Dukcapil, kami akan melakukan kegiatan yang dinamakan biduk pembinaan kependudukan. Di sana kita akan melakukan pendataan terhadap pendatang baru," kata Kepala Satpol PP DKI Yani Wahyu saat dikonfirmasi terpisah. (fdu/fdn)