Mendagri Pasang Badan Hadapi 'Angket Iriawan'

Jakarta - Sejumlah fraksi di DPR mewacanakan pembentukan hak angket terkait pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun pasang badan dan siap menghadapi DPR jika dipanggil terkait penunjukan Iriawan.

"Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Tjahjo di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Tjahjo meyakini penunjukan Iriawan tidak menyimpang dan memiliki landasan hukum. Sebelum pengangkatan Iriawan, Kemendagri dan pihak Istana sudah membahas aturan hukumnya. Pihak Setneg, sambung Tjahjo, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden.

"Secara hukum tidak menyimpang. Nah soal ada yang suka dan tidak suka, selalu ada yang khawatir, kenapa khawatir? Wong hanya 9 hari saja sampai hari H-nya," ujarnya.

Baca juga: Dicurigai Tidak Netral, Iriawan : Kalau Nuduh Harus Berdasar

Untuk itu Tjahjo yakin pengangkatan Iriawan jelas secara hukum. Tidak mungkin keputusan presiden dikeluarkan dengan asal-asalan.

"Bagi saya, yang penting secara hukum clear, keppres keluar itu juga dengan telaah yang cukup detail, nggak mungkin keppres asal-asalan. Soal puas-nggak puas ya wajar itu namanya," ungkapnya.

Tjahjo pun heran dengan pihak yang tidak terima dan akan melakukan aksi besar-besaran.

"Demo soal apa? Wong sudah sesuai aturan hukum kok," tuturnya.

Baca juga: Wacana 'Angket Iriawan', Mendagri: Kalau Diundang DPR, Saya Jawab

Tonton 'Pelantikan Iriawan Jadi PJ Berlangsung Meriah'

[Gambas:Video 20detik]

Dalam kesempatan lain, Tjahjo juga sudah menegaskan jika pengangkatan Iriawan tidak ada kaitannya dengan proses Pilkada Jabar yang akan berlangsung pada Rabu (27/6) mendatang.

"Enggak ada apa-apa, yang penting tidak melanggar undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum (sudah) curiga," kata Tjahjo, saat ditemui usai pelantikan, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6).

Baca juga: Wacana Hak Angket Pj Gubernur, Komjen Iriawan: Silakan Saja

Tjahjo pun siap bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang.

"Saya bertanggung jawab sesuai undang-undang," kata Tjahjo kepada detikcom, Senin (18/6).

Baca juga: Polri Tegaskan Komjen Iriawan akan Profesional dan Netral

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya menegaskan, dirinya bakal tetap melanjutkan usulan pengajuan hak angket terkait pengagkatan Iriawan. Ia memperkirakan akan ada sejumlah partai yang ikut mendukung angket itu.

"Tetap dong, pengusulan itu bakal kita lakukan. Nanti ada Gerinda, bisa ada Demokrat, mungkin PKS, atau partai-partai lain kan juga bagus. Supaya kita bisa melihat (ada tidaknya pelanggaran)," kata Fadli kepada detikcom, Rabu (20/6). (nvl/fdn)