Ini Isi Pergub Badan Pengelolaan Reklamasi yang Diteken Anies

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menanda tangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang badan pengelolaan reklamasi. Berikut isi lengkap Pergub yang memuat tugas dari badan ini.

Badan pengelolaan itu diberi nama Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau disingkat BKP Pantura Jakarta. Pergub 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu diteken Anies pada 4 Juni 2018.

Baca juga: Anies Baswedan Teken Pergub Badan Pengelolaan Reklamasi

BKP Pantura Jakarta adalah lembaga ad hoc dipimpin oleh Sekda DKI sebagai Ketua dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada gubernur. Saat ini, Sekda DKI adalah Saefullah.

"Secara formal Pergub sudah diundangkan dan berlaku," jawab Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (13/6/2018) pagi.

Baca juga: Anies Dapat Karangan Bunga Puji Penyegelan Pulau D Reklamasi

Berdasarkan pasal 4 Pergub 58 tersebut, BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.

Berikut isi lengkap Pergub 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta


(imk/rna)