JK Bertemu Deputi PM Vietnam Bahas Tenaga Kerja dan Nelayan Ilegal

Tokyo - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertemu Deputi Perdana Menteri Vietnam Truong Hoa Binh dalam kunjungannya ke Jepang. JK dan Hoa Binh membahas sejumlah hal, dintaranya investasi dan upah para tenaga kerja.

Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Imperial, Tokyo, Jepang. Lewat pertemuan bilateral tersebut, JK berharap investasi yang dilakukan kedua negara berjalan dengan baik.

"Pertemuan kita dengan Vietnam membahas hubungan bilateral yang lebih baik lagi dan investasi. Investasi kita di Vietnam ada sejak lama properti, Ciputra itu bikin komplek perumahan yang baik, bagus di Vietnam. Kemudian juga ada investasi di bidang semen, ada Indonesia membeli pabrik semen di sana. Yang penting juga kerja sama industri, seperti itu, sehingga menjaga standar-standar kualitas dari negara ASEAN," ujar JK, Selasa (12/6/2018).

Baca juga: JK: 'Future of Asia' Tak Kalah Penting dengan Pertemuan Trump-Kim

Selain soal investasi, JK dan Hoa Binh menyoroti kasus nelayan ilegal dari Vietnam yang ditahan di Indonesia. JK menyampaikan Indonesia akan segera menyelesaikan kasus tersebut secara hukum.

"Mereka meminta kita untuk memberikan perhatian dan penyelesaian secara hukum, nelayan-nelayan Vietnam yang sekarang masih ditahan di Indonesia. Dan tentu kita akan melalui proses hukum. Saya bilang intinya kita secepatnya menyelesaikan itu, sehingga hubungan kita dengan Vietnam tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu," kata JK.

Baca juga: Saat JK Duduk Satu Meja dengan PM Abe dan Mahathir

Pertemuan keduanya juga membahas ketenagakerjaan, baik pekerja Indonesia maupun pekerja Vietnam. Saat ini, upah minimum pekerja di Vietnam lebih rendah dibanding dengan Indonesia. Namun kebalikannya justru investasi lebih banyak ditanamkan di Vietnam.

"Ya itu, akibat dari itu memang terjadi banyak industri ke sana. Kesejahteraan rakyatnya tidak bisa naik cepat, akibatnya seperti itu. Karena mendapat gaji yang rendah. Oleh karena itu, kalau di Indonesia kan ada UMR. Kita juga lagi membicarakan bagaimana membuka upah minimum regional ASEAN, contohnya," papar JK.


(nkn/dnu)