Mahathir: Para Menteri Tak Bisa Lagi Terima Hadiah, Kecuali Bunga

Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan bahwa para menteri kini tak bisa lagi menerima hadiah-hadiah. Hal ini sesuai dengan kebijakan baru yang ditetapkan pemerintahan Pakatan Harapan pimpinan Mahathir.

Mahathir mengatakan, pemerintahannya berencana untuk menerapkan kebijakan ini pada para menteri hingga para sekretaris politik mereka. Saat ini, aturan tersebut hanya berlaku bagi para pegawai negeri sipil Malaysia.

Baca juga: Dalam 24 Jam, Warga Malaysia Sumbang Rp 24 M Untuk Lunasi Utang

"Jika ada hadiah, itu seharusnya hanya terbatas pada bunga, makanan dan buah-buahan," ujar Mahathir saat konferensi pers hari ini seperti dilansir media Malaysia, The Star, Jumat (8/6/2018).

"Anda tak bisa menerima yang lainnya. Si pemberi dan si penerima sama-sama bersalah," imbuh Mahathir.

Sebelumnya, Mahathir juga telah mengumumkan pemangkasan gaji sebesar 10 persen untuk seluruh menteri. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi utang negara yang telah mencapai 1 triliun Ringgit.

Baca juga: Produser Bollywood Akan Bikin Film Soal Mahathir Mohamad

Mahathir mengatakan, utang nasional mencapai sekitar 65 persen dari GDP. Mahathir menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Najib Razak, atas membengkaknya utang negara.

"Saya sudah diberitahu bahwa utang kita sebenarnya 1 triliun Ringgit, tetapi hari ini kita bisa mempelajari dan mencari cara untuk mengurangi utang ini," tutur Najib kepada para wartawan belum lama ini.

"Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara," ujar Mahathir saat itu.

Mahathir pun mengatakan, sejumlah proyek besar juga akan ditinjau ulang dengan kemungkinan akan dihentikan. Keputusan mengenai proyek-proyek tersebut, termasuk proyek kereta berkecepatan tinggi Singapura-Kuala Lumpur, akan diumumkan segera.

Mahathir juga mengumumkan pembubaran badan-badan yang dianggap tidak perlu, seperti Komisi Transportasi Publik Darat (SPAD), Dewan Profesor Nasional dan Departemen Urusan Khusus (Jasa). (ita/ita)