PKS soal Koalisi Keummatan: Kami Belum Putuskan Nama

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut belum ada kesepakatan soal nama koalisi dengan Gerindra untuk Pilpres 2019. Soal diksi 'Keummatan', PKS menginginkan nama koalisi yang lebih umum.

"Kami pun belum memberikan nama atas koalisi ini, namanya apa. Kami cuma sepakat sebaiknya nama itu yang kemudian bisa merangkum semuanya dan tidak menghadirkan semacam perasaan terdiskriminasikan," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Baca juga: Tandingi Koalisi Keummatan, PD Ingin Bentuk Koalisi Kerakyatan

Meski demikian, Hidayat menyebut PKS tak keberatan jika pada akhirnya nama koalisi yang disepakati ialah Koalisi Keummatan. Namun Hidayat menegaskan nama koalisi sampai saat ini belum diputuskan.

"Karena juga kan, dalam itu juga ada Gerindra yang tidak, dalam tanda petik, poros Islam. Bisa namanya Koalisi Kebangsaan, bisa namanya Koalisi Keummatan, Kerakyatan, apa saja. Yang jelas, nama itu belum kami putuskan," ucapnya.

Hidayat lalu bicara soal keberatan Partai Demokrat (PD) bergabung ke Koalisi Keummatan yang digagas Habib Rizieq Syihab karena menganggap koalisi itu dikendalikan Rizieq. Bagi Hidayat, sebelum ada arahan Rizieq, PKS dan Gerindra sudah lebih dulu menjalin koalisi dalam pemilihan kepala daerah.

"Tapi, kalau koalisi itu sendiri, dalam tanda petik kerja sama politik, sudah terlaksana dan berkali-kali terlaksana sebelum ada pertemuan di Mekah dan Habib Rizieq tidak dalam posisi menamakan diri di atas partai-partai karena saya yakin beliau juga tahu pilkada dengan pilpres itu dua hal yang berbeda," jelas Hidayat.

Baca juga: Ngabalin: Istilah 'Koalisi Keummatan' Bisa Pecah Belah Bangsa

Sebelumnya, PD melalui Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean mengaku belum menentukan sikap bergabung dengan Koalisi Keummatan. Alasannya, PD keberatan jika Koalisi Keummatan berada di bawah komando imam besar FPI Habib Rizieq Syihab.

"Kalau citranya jadi subordinat atau di bawah komando Habib Rizieq, kita tak akan terima itu. Makanya kemarin setelah itu terjadi, Partai Demokrat membangun sikap, kita akan membangun Poros Nusantara. Kalau di bawah komandonya Habib Rizieq, kita akan mengurungkan niat untuk bergabung," kata Ferdinand. (gbr/imk)