Pertama, KPK melakukan OTT Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (AFH) pada Rabu (23/5). OTT di pekan pertama puasa itu menyita uang total Rp 409 juta terkait proyek pekerjaan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
Uang itu diterimanya dari kontraktor PT Barokah Batauga Mandiri (BBM) Tony Kongres. Tony diduga sebagai pengepul dana dari kontraktor tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: KPK Tahan Bupati Buton Selatan |
Kedua, OTT KPK terhadap Bupati Purbalingga Tasdi, pada Senin (4/6). Dia terlibat kasus suap untuk memenangkan PT Sumber Bayak Kreasi (SBK) sebagai pemenang proyek Purbalingga Islamic Center tahun 2018.
KetuaKPK AgusRahardjo mengatakan,Tasdi mendapatkan uang suap itu dengan mengancam KepalaULP PemkabPurbalinggaHadiKiswanto.Hadi dimintaTasdi untuk memenangkan PT Sumber Bayak Kreasi dari proyek itu.
Tasdi mendapatkan uang suap Rp 100 juta yang merupakan bagian dari commitment fee Rp 500 juta dari nilai proyek itu. Pemberi suap yaitu Hamdani Kosen, Ardirawinata dan Librata Nababan merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center dari PT Sumber Bayak Kreasi (SBK).
Setelah melakukan pemeriksaan intensif dan ekspose, KPK menetapkan 5 orang tersangka berkaitan dengan kasus tersebut yaitu Tasdi dan Hadi selaku penerima suap, sedangkan 3 orang lainnya yaitu Hamdani, Librata, dan Ardirawinata sebagai pemberi suap.
Peristiwa ketiga lembaga antirasuah itu kembali melakukan OTT di Blitar dan Tulungagung. Lima orang diamankan, termasuk kepala dinas terkait OTT itu.
"Lima orang diamankan, dari kadis, swasta, dan sejumlah orang lain yang perlu dikonfirmasi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Rabu (6/6/2018).
Dalam operasi senyap itu, Febri mengatakan penyidik KPK menyita duit Rp 2 miliar dalam kardus. Uang suap itu diduga terkait proyek infastruktur. Uang suap itu terdiri atas pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.
Saat ini, KPK masih periksa lima orang yang diamankan, termasuk Kepala Dinas PU.
Tonton juga: Ini alasan KPK menolak draf RKUHP
(asp/ams)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini