Menkeu Malaysia Minta Najib Jelaskan 2 Proyek Pipa Gas Mencurigakan

Kuala Lumpur - Kementerian Keuangan Malaysia (MOF) menemukan dua proyek pipa gas senilai total 9,41 miliar ringgit (Rp 32,7 triliun) yang mencurigakan pada era pemerintahan mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak. Pembayaran proyek itu nyaris tuntas, namun proyeknya belum selesai.

Pembayaran sebesar 8,25 miliar ringgit (Rp 28,6 triliun) atau 87,7 persen dari total nilai proyek telah dilakukan terhadap perusahaan China bernama China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) yang mengerjakan proyek itu, namun baru 13 persen pekerjaan yang diselesaikan. Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia, Lim Guan Eng, meminta Najib untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu.

Seperti dilansir media Malaysia, The Star dan Malay Mail, Selasa (5/6/2018), dua proyek mencurigakan itu ditangani oleh MOF Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd atau SSER. Dituturkan Lim bahwa SSER sebenarnya masih bagian dari SRC Internasional, unit perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang diselimuti skandal korupsi.

Baca juga: Skandal 1MDB, Najib Ditinggal Tim Pengacaranya

SSER yang dibentuk 19 Mei 2016 diketahui merupakan anak perusahaan MOF yang berstatus wholly-owned atau seluruh sahamnya dikuasai perusahaan lain. Dua proyek pipa gas bernama Multi-Product Pipeline (MPP) dan Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP) yang diajukan SSER disetujui kabinet pemerintahan era Najib pada 27 Juli 2016.

MPP merupakan proyek pembangunan pipa petroleum sepanjang 600 kilometer yang menghubungkan Melaka dan Port Dickson dengan Jitra di Kedah, bernilai sekitar 5,35 miliar ringgit (Rp 18,6 triliun). Sedangkan TSGP merupakan proyek pipa gas sepanjang 662 kilometer dari Kimanis Gas Terminal ke Sandakan dan Tawau, yang bernilai sekitar 4,06 miliar ringgit (Rp 14,1 triliun).

Tender kedua proyek yang total nilainya mencapai 9,41 miliar ringgit (Rp 32,7 triliun) dimenangkan oleh China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) pada 1 November 2016. Kesepakatan tender ditandatangani oleh Treasurer-General Irwan Serigar Abdullah yang juga menjabat CEO SSER.

Baca juga: Istri Najib Bungkam Usai Ditanyai Komisi Antikorupsi

Dituturkan Lim bahwa kontrak-kontrak itu dirundingkan langsung oleh kantor Najib, yang saat itu juga menjabat Menkeu Malaysia. Menurut Lim, Najib telah mengabaikan peringatan atau 'red-flag' yang diberikan kantor Jaksa Agung Malaysia untuk dua proyek itu.

Pada Maret 2017, Kementerian Keuangan di bawah Najib mengamankan pembayaran di China Exim Bank sebesar 85 persen dari nilai total proyek. Sisanya dibayarkan melalui sukuk atau surat berharga syariah. Keduanya didapat dengan jaminan pemerintah federal Malaysia.

Proyek selama 3 tahun itu diketahui dimulai pada April 2017, sesuai laporan SSER. Namun pada akhir Maret 2018, proyek MPP diketahui baru dikerjakan 14,5 persen dan proyek TSGP baru dikerjakan 11,4 persen.

Baca juga: Menkeu Malaysia: Najib Harus Tanggung Jawab Atas Skandal 1MDB

Lim menyatakan, pihak Kemenkeu terkejut saat mendapati bahwa dana total 8,25 miliar ringgit (28,6 triliun) atau sekitar 87,7 persen dari total nilai proyek, telah dibayarkan ke CPPB. Pembayaran telah dilakukan meskipun pengerjaan baru mencapai sekitar 13 persen. Rincian pembayaran yang telah dilakukan terdiri atas 4,71 miliar ringgit untuk proyek MPP dan 3,54 miliar ringgit untuk proyek TSGP.

"Kami menemukan jadwal pembayaran untuk kontrak di atas didasarkan nyaris secara keseluruhan pada patokan kerangka waktu, dan bukan pada patokan penyelesaian pengerjaan secara progresif. Lebih buruk lagi, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, sekitar 85 persen nilai proyek akan dibayarkan pada 1 Maret 2018," sebut Lim dalam penjelasannya.

Angka-angka itu belum termasuk pembayaran untuk kesepakatan konsultasi dan kesepakatan perawatan yang total mencapai 1 miliar ringgit (Rp 3,4 triliun). Lim lantas meminta Najib memberi penjelasan soal proyek-proyek ini.

"Saya berharap untuk mengundang mantan Perdana Menteri dan mantan Menteri Keuangan kita untuk menjelaskan apa dan bagaimana transaksi terkait SSER disetujui olehnya," ucap Lim. "Datuk Seri Najib Razak selalu aktif di Facebook baru-baru ini," imbuhnya, merujuk pada berbagai aksi Najib memberi pembelaan diri via media sosial, termasuk soal utang negara yang mencapai 1 triliun ringgit.

(nvc/imk)