Gaji BPIP Cuma Dipersoalkan Orang yang Menganut Politik Nyinyir

Jakarta - Gaji para pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi polemik. Namun, masalah gaji itu disebut cuma dipersoalkan oleh penganut politik nyinyir.

"Kan 240 juta rakyat itu tidak mempersoalkan tentang gaji yang diklaim besar itu kan. Yang mempersoalkan itu adalah orang-orang yang memang mengusung semangat politik nyinyir, seperti Mardani Ali Sera, Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan lain-lain. Jangankan soal gaji, rumput saja di istana itu tumbuhnya agak tinggi, mereka akan mempersoalkannya menjadi masalah nasional," ucap aktivis Progress 98 Faizal Assegaf dalam acara Kopi Politik 'Bersatu untuk Indonesia' di Jalan Pakubuwono VI, Jakarta Selatan, Jumat (1/6/2018) kemarin.

Baca juga: Geram Mahfud MD Disebut Gaji Tinggi dan Tak Kerja

Ia juga mengatakan tak ada gerakan rakyat turun ke jalan untuk menolak gaji seseorang. Menurutnya, persoalan gaji para pejabat BPIP ini hanya untuk mencari sensasi.

"Tapi sebagai rakyat kan tidak ada gerakan turun ke jalan 10 juta orang menolak gaji Rp 100 juta lebih kan nggak ada. Media-media kan banyak memuat berita substansial tentang konsolidasi rakyat di bidang yang positif. Jadi ini semacam gosip politik murahan dari kelompok kubu oposisi," ucapnya.

Baca juga: Jawab Mahfud, Ketua DPR: Gaji Kami Paling Rp 60 Juta

Sebelumnya, besaran gaji untuk para pejabat BPIP dinilai sejumlah pihak terlalu besar. Namun, ada pula pihak yang menyatakan gaji tersebut sudah berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak.

Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018 yang ditandatangani Jokowi pada 23 Mei 2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000 (haf/haf)