Penjelasan Bareskrim soal Setop Kasus Iklan Kampanye PSI

Jakarta - Bareskrim menghentikan penyidikan atas laporan Bawaslu tentang dugaan iklan kampanye di luar jadwal oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Setelah melakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan tak ada tindak pidana pemilu yang dilakukan PSI.

"Setelah kita lakukan gelar perkara, kita simpulkan bahwa itu bukan atau tidak termasuk tindak pidana pemilu," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (1/6/2018).

Baca juga: Kasus PSI Dihentikan, Bawaslu: KPU Tidak Konsisten

Herry menjelaskan penyidik telah memeriksa ahli penyelenggara pemilu dan ahli tindak pidana pemilu. Juga memeriksa para saksi dan barang bukti.

"Itu kan kita sudah periksa ahli. Ahlinya antara lain penyelenggara pemilu, kemudian ahli yang memahami tindak pidana pemilu, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang kita kumpulkan," ujar Herry.

Herry menambahkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terbit pada Kamis (31/5). "(SP3 terbit) kemarin ya, kemarin," ucap Herry.

Baca juga: PSI Laporkan Ketua Bawaslu ke Ombudsman

Sebelumnya, Bawaslu meneruskan laporan dugaan pidana pemilu terkait iklan kampanye di luar jadwal PSI. Dua pengurus PSI, yakni Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna, dilaporkan terkait dugaan pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal yang dipasang di media cetak.

Keduanya dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 492 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. PSI diduga membuat iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan di media cetak. Iklan yang dibuat memuat tulisan 'Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo'.

Dalam iklan ini, ditampilkan pula foto Jokowi, lambang PSI, nomor urut peserta pemilu PSI, serta nama dan foto calon cawapres dan calon menteri periode 2019-2024. Berdasarkan Peraturan KPU No 5 Tahun 2018, disebutkan waktu pendaftaran calon presiden ke KPU adalah 4-10 Agustus 2018. Sedangkan masa kampanye pilpres baru akan dimulai pada 23 September 2018-13 April 2019. (aud/idh)