PKS Minta Mahfud Sebut Nama Kader Pengirim Meme 'Saya Rp 100 Juta'

Jakarta - Mahfud MD berang terhadap kader PKS yang mengirimkan meme terkait besarnya gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lalu menyebut PKS melahirkan dua koruptor besar. Politikus PKS Soenmandjaja meminta Mahfud MD memisahkan persoalan korupsi dengan kepartaian.

"Kalau ada kesalahan dari orang perseorangan, jangan salahkan lembaganya, organisasinya. Yang bersangkutan saja dimintai pertanggungjawaban," kata Soenmandjaja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut Soenmandjaja, alangkah baiknya kalau Mahfud MD menyebut nama kader PKS yang mengirimkan meme itu. Dia meminta Mahfud tidak menyerang lembaga bila kesal terhadap perseorangan.

Baca juga: Mahfud MD: PKS Sudah Melahirkan 2 Koruptor Besar

"Kalau saya cenderung karena Pak Mahfud menyebut nama organisasi, ya sebut jugalah nama orangnya," katanya

Soenmandjaja mengaku memiliki hubungan baik dengan Mahfud. Dia meminta Mahfud menyebut nama kader PKS yang mengirimkan meme itu agar PKS bisa menegurnya.

"Pertama, misalnya, kalau menyebut nama, meme, sebut saja namanya siapa. Supaya saya, orang PKS, juga bisa menegur yang bersangkutan. Gitu, kan," jelas dia.

Hak keuangan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dikomentari banyak pihak. Mahfud MD selaku anggota Dewan Pengarah BPIP jengkel dan tidak takut menghadapi politisasi hak keuangan BPIP itu.

Baca juga: Jawab Mahfud, PKS Pamerkan Gambar 'Lomba Jadi Partai Terkorup'

Salah satu yang membuat jengkel adalah saat Mahfud mendapatkan meme dari seorang kader PKS yang bertulisan 'Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta'. Padahal anggota PKS itu kerap ke rumahnya untuk berdiskusi bersama.

Mahfud meminta anggota PKS tersebut bertanya kepada pimpinannya yang duduk di DPR. Berapa juta rupiah yang didapatkannya per bulan.

"Pasti dua kali lebih besar dari saya, anggota sajalah. Jangan ketuanya. Kalau ketuanya masih ditambah Rp 100 juta lagi," cetus Mahfud.

"Saya tahu persis. Saya bilang, PKS itu sudah melahirkan dua koruptor besar, mau melurus-luruskan orang dengan cara tidak sopan. Itu baru yang dipenjara, belum lagi yang dilaporkan, masih dalam proses. Itu yang tidak sah," sambungnya. (gbr/elz)