BPK Beri WTP atas Laporan Keuangan DPR Tahun 2017

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan DPR tahun 2017. Atas pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk DPR.

Laporan itu disampaikan BPK dalam rapat paripurna DPR di gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). DPR menjadi satu dari 79 kementerian/lembaga yang mendapat opini WTP.

Baca juga: BPK Temukan Utang 10 K/L Rp 2,1 Triliun Bermasalah

"Wajar tanpa pengecualian terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN (91%)," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LKPP) Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 dalam sidang paripurna DPR.

Lebih rinci, sebanyak 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau LKKL (90,9%) mendapat WTP, 6 LKKL (6,8%) mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 2 LKKL (2,3%) mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP).

Baca juga: BPK Temukan Penyimpangan Perjalanan Dinas Rp 43,6 Miliar

Dua yang mendapat TMP adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ini kedua kalinya kementerian pimpinan Susi Pudjiastuti itu dan Bakamla mendapat disclaimer dari BPK.

Untuk diketahui, pemeriksaan atas LKPP tahun 2017 terdiri dari neraca per 31 Desember 2017, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Serta, pemeriksaan dilakukan pada catatan atas laporan keuangan. (gbr/elz)