Tolak RKUHP, KPK Kirim 5 Surat ke DPR hingga Presiden

Jakarta - KPK tegas menolak dimasukkannya pasal tindak pidana korupsi di dalam RUU KUHP. Sikap ini disampaikan lewat surat resmi ke DPR hingga Presiden Joko Widodo.

"KPK telah mengirimkan lima surat kepada Presiden, Ketua Panja RKUHP DPR, serta Kementerian Hukum dan HAM, yang pada prinsipnya menyatakan sikap menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Target RUU KUHP Rampung Agustus, Ini yang Masih Jadi Perdebatan

KPK menilai dimasukkannya tindak pidana korupsi di dalam rancangan tersebut berisiko memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Di samping itu, KPK telah berjalan menganut pada aturan khusus, yaitu UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dari segi empiris, tindak pidana korupsi itu sudah berada di luar KUHP sejak lama. Dan alhamdulillah prosesnya sampai saat ini berjalan, masih dianggap efektif dan lebih baik sehingga ada KPK," kata Syarif.

Pimpinan KPK ini juga mengaku telah mengikuti beberapa kali pembahasan RUU KUHP bersama tim Biro Hukum dan telah mengambil sikap agar UU tindak pidana korupsi dikesampingkan di luar KUHP. Tidak hanya KPK, menurut Syarif, kepolisian dan kejaksaan juga menolak masuknya pidana khusus.

Baca juga: KPK Surati Jokowi Minta Pasal Tipikor Dicabut dari RUU KUHP

"Sikap yang sama sebenarnya juga disuarakan oleh Polri dan Kejaksaan, yang saya masih ingat setahun yang lalu di Kemenkum HAM," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua DPR Bambang Soesatyo menargetkan RUU KUHP akan segera diketok Agustus mendatang. Namun KPK menolak karena menilai masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi, malah memperlemah pemberantasannya. (nif/dhn)