JK: BPIP Diisi Tokoh Senior, Jangan Dibenturkan dengan Gaji

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tak perlu dibenturkan dengan gaji. Menurut JK, BPIP diisi oleh tokoh senior.

"Semua pengarah itu orang-orang yang senior, yang negarawan yang dihormati. Jadi jangan dibenturkan dengan gaji," ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Ini Hitung-hitungan JK soal Gaji BPIP

JK juga menyebut besaran gaji pejabat BPIP tak jauh beda dengan menteri. Hanya saja para menteri mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya secara terpisah.

"Pekerjaan Dewan Pengarah itu bukan pekerjaan fisik, tapi pekerjaan pemikiran," ujar JK.

Dewan Pengarah BPIP diketuai oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan beranggotakan 9 orang. Adapun besaran hak keuangan pejabat BPIP baru saja diatur dalam Perpres No 42/2018.

Baca juga: Didik J Rachbini: Gaji BPIP Tak Pancasilais

Meski demikian, JK tak menutup kemungkinan untuk dilakukan evaluasi. Dia juga menyebut hak keuangan BPIP tak hanya gaji pokok, tetapi juga termasuk tunjangan lainnya yang dijadikan satu.

"Ya selalu dievaluasi, tapi sesuai," ujar JK. (nvl/bag)