"Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasinya melalui sistem online. Yang terbaru, sekarang sudah ada aplikasi DPR dalam Genggaman Rakyat, DPR Now. Bapak dan Ibu bisa download di smartphone masing-masing," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/5/2018).
Bamsoet menambahkan, dengan aplikasi DPR Now, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke gedung DPR, aspirasi bisa disampaikan dan dimonitor melalui smartphone. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses dan mengikuti seluruh kegiatan DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita telah buat MoU dengan KPK agar para anggota DPR bisa melaporkan LHKPN. Sedangkan dalam pelaporan pajak, kita juga sudah buat MoU dengan Dirjen Pajak," jelas Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, segala bentuk kreativitas ini dilakukan dalam upaya menghadapi Revolusi Industri 4.0. Menurutnya, semua harus terkoneksi secara online dan serba digital. Dengan kemudahan ini, dirinya mengharapkan kualitas demokrasi bisa meningkat, sehingga menjadi jalan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan.
"Ini wujud kreativitas DPR menghadapi Revolusi Industri 4.0. Semua terkoneksi secara online dan serba digital. Dengan kemudahan teknologi, kita harapkan kualitas demokrasi akan meningkat, sehingga demokrasi benar-benar menjadi jalan bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan," kata Bamsoet.
Selain menjelaskan pencapaian program parlemen modern, dalam memperkuat transparansi dan digitalisasi, Bamsoet juga memaparkan terobosan dan keberhasilannya memperbaiki citra DPR, semenjak dirinya menjalankan amanah sebagai Ketua DPR. Di antaranya adalah percepatan penyelesaian Rumusan Undang-undang (RUU) terorisme, dan penggantian Kitab UU Hukum Pidana Nasional (KUHP) yang lama.
"Program legislasi saya tingkatkan, RUU yang mengalami kemacetan kita urai dan carikan solusi. Hasilnya, RUU Terorisme yang sudah dua tahun tak kunjung selesai, dengan kerja keras bisa diselesaikan dan disahkan menjadi UU. Tidak lama lagi kita juga akan mempunyai Kitab UU Hukum Pidana Nasional yang baru, sebagai pengganti KUHP peninggalan Belanda," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, citra DPR RI perlahan semakin membaik di mata publik. Ini terbukti dari hasil survei Charta Politika yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sebanyak 49,3 persen responden menyatakan optimis terhadap Bamsoet. (ega/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini