Sidak Gudang Kemendagri, Komisi II DPR: Ada 805 Ribu e-KTP Rusak

Bogor - Komisi II DPR melakukan inspeksi mendadak ke gudang aset Kementerian Dalam Negeri di Bogor. Setiba di lokasi, rombongan Komisi II langsung masuk ke gudang, yang berada di bagian belakang kompleks.

Pantauan detikcom, rombongan Komisi II, yang menggunakan bus bertulisan DPR RI, memasuki area kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Jalan Raya Kemang, Kemang, Bogor, sekitar pukul 15.15 WIB. Proses sidak di dalam gudang dilakukan secara tertutup.

Baca juga: Imbas e-KTP Tercecer, Kasubag Rumah Tangga Dukcapil Dimutasi

Pimpinan Komisi II Nihayatul Wafiroh (Farhan/detikcom)

Pihak Kemendagri tidak memperbolehkan awak media ikut masuk ke gudang dan mengambil gambar. Namun, dari pantauan, ratusan e-KTP tampak tercecer di lantai pada pintu masuk gudang aset Kemendagri.

Komisi II terlihat sempat terlibat diskusi dengan petugas gudang aset Kemendagri terkait e-KTP yang rusak.

Baca juga: Takut Dipakai Pemilu, DPR Minta Pemerintah Usut Tercecernya e-KTP

Dari keterangan pihak Kemendagri, ada 805 ribu keping e-KTP yang rusak. Namun belum dapat dipastikan apakah ratusan ribu keping e-KTP yang rusak itu sudah berada di gudang aset Kemendagri di Bogor atau masih di Jakarta.

"Menurut staf Dukcapil, seluruh KTP yang bermasalah di daerah itu dibawa ke Jakarta. Mereka membikin laporan, ada berapa yang salah fisik dan salah data. Saya belum tahu apakah yang 805 ribu KTP yang katanya invalid itu ada di gudang ini atau masih di Kemendagri di Jakarta," kata pimpinan Komisi II Nihayatul Wafiroh seusai sidak di lokasi, Senin (28/5/2018).

Sidak dilakukan tertutup. (Farhan/detikcom)

Baca juga: Kemendagri: Truk Bawa Kursi dan Meja, tapi Diselipin e-KTP

Sidak ini dilakukan terkait ratusan ribu e-KTP yang sempat tercecer di jalanan di Bogor pada Sabtu (26/5). Nihayatul mengatakan Komisi II akan melakukan pengawasan lebih terkait kejadian ini.

"Dari sini kita semakin tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan pengawasan lebih dalam lagi. Dari keterangan staf, selama ini ternyata barang-barang (KTP-KTP rusak) itu (hanya) dikumpulkan. Baru sekarang setelah ramai ini baru mau dipotong," kata Nihayatul. (jbr/jbr)