KPK Yakin MA Independen Tangani PK Eks Menkes Siti Fadilah

Jakarta - KPK menyatakan peninjauan kembali (PK) yang diajukan eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari adalah haknya sebagai narapidana. Selain itu, KPK juga siap menghadapi PK tersebut.

"Terpidana punya hak untuk mengajukan PK, sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi. Kan ada beberapa syarat di sana. Jadi silakan saja, nanti KPK akan menghadapi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Eks Menkes Siti Fadilah Ajukan PK Kasus Korupsi Alkes

Febri menyatakan kasus Siti telah diuji secara berlapis dengan vonis berdasar pertimbangan hakim. Selanjutnya, KPK meyakini Mahkamah Agung (MA) akan memproses permohonan Siti secara independen dan imparsial nantinya.

"Mahkamah Agung akan memproses itu secara independen dan imparsial," ujarnya.

Febri juga menilai pengajuan PK oleh Siti ataupun mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum tak terkait dengan pensiunnya Artidjo Alkostar. Menurut Febri, para hakim di MA memiliki integritas.

Baca juga: KPK Yakin Tak Ada Bukti Baru di PK Anas Urbaningrum

"Mahkamah Agung (MA) bisa membuktikan sebaliknya, bahwa masih ada hakim-hakim yang berintegritas di sana," kata Febri.

Sebelumnya, Siti mengajukan PK atas vonisnya dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Sidang PK-nya akan digelar pada 31 Mei 2018 mendatang.

Siti sendiri divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Siti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2005 dan menerima duit gratifikasi. (nif/haf)