Perjalanan Bupati HST Pemilik 23 Mobil Mewah Kini Masuk Meja Hijau

Jakarta - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif memiliki 23 kendaraan mewah. Abdul Latif yang terkena OTT KPK, kini sudah masuk meja hijau.

Abdul Latif sebelumnya mengatakan, seharusnya KPK tidak langsung menyita seluruh kendaraannya itu karena belum ada ketetapan hukum. KPK diminta membuktikan dulu aset miliknya yang mana yang terkait kejahatannya.

Selain itu, ia membeli kendaraan mewah adalah hal yang gampang karena pengusaha dan kontraktor di Kalimantan Selatan.

"Aku pengusaha, kontraktor. Kalau untuk beli mobil segitu nggak terlalu susahlah," kata Latif Selasa (3/4).

Namun KPK menyatakan lebih baik barang sitaan tersebut dijual tanpa menunggu kasus tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrah). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mempertimbangkan soal dana pemeliharaan dan nilai barang yang akan turun seiring berjalannya waktu.

Baca juga: Bupati Hulu Sungai Tengah Didakwa Terima Suap Rp 3,6 Miliar

Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom

Berikut daftar mobil mewah dan moge yang disita KPK:

Mobil yang disita:
- 2 unit Hummer H3
- 1 unit Cadillac Escalade
- 1 unit Toyota Vellfire
- 1 unit Lexus LX 570
- 1 unit Jeep Wrangler Call of Duty MW3
- 1 unit BMW 640i
- 1 unit Jeep Rubicon

Moge yang disita antara lain:
- 1 unit Ducati Streetfighter 848
- 1 unit Harley Davidson 103
- 1 unit Harley Davidson Fat Boy
- 1 unit Harley Davidson 1250
- 1 unit BMW R nineT
- 1 unit Harley Davidson Screamin' Eagle
- 1 unit trail KTM Germany Saxony
- 1 unit trail Husaberg TE300

Foto: Ari Saputra

Abdul Latif didakwa menerima suap Rp 3,6 miliar. Suap itu disebut terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai.

Latif menerima suap itu dari Direktur Utama PT Menara Agung Pustaka, Donny Witono sudah divonis 2 tahun penjara. Donny terbukti menyuap Abdul Latif Rp 3,6 miliar agar perusahaannya menang proyek di Barabai, Kalimantan Selatan.

Atas perbuatannya tersebut, Abdul Latif didakwa melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. (fai/rvk)