Fadli Zon Nilai THR PNS Naik karena Tahun Politik

Jakarta - Pemerintah telah menyepakati kenaikan anggaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai ada maksud tertentu di balik kebijakan tersebut.

"Kenaikan ini menurut saya ya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politiklah ya. Saya kira pemerintah-pemerintah yang lalu juga melakukan hal yang sama," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Baca juga: DPR Harap THR PNS Bisa Perbaiki Lemahnya Daya Beli

Meski begitu, Fadli tidak mengetahui hal apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Ia mengaku belum membaca pertimbangan atas kebijakan tersebut.

"Saya juga nggak tahu perpres itu dasarnya apa dan juga latar belakangnya seperti apa. Tentu harus ada pertimbangannya. Saya belum baca pertimbangan-pertimbangannya seperti apa," ungkapnya.

Baca juga: PNS Dapat THR, Bagaimana Dengan Tenaga Honorer dan Ahli?

Menurut Fadli, sebaiknya tunjangan tersebut diberikan kepada tenaga honorer yang dinilai sudah banyak mengabdi. Tak hanya terkait tunjangan, Waketum Gerindra itu juga berharap ada kejelasan status bagi para tenaga honorer.

"Itu saya kira memang ada benarnya mengingat honorer ini kan cukup banyak ya, ratusan ribu. Mereka sudah banyak yang mengabdi, harusnya bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan persoalan honorer ini menjadi pegawai negeri. Ada kejelasan status atau malah mereka yang diberikan THR, kira-kira begitulah," tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan anggaran gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, polisi, dan pensiunan PNS sebesar Rp 17,88 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besaran gaji ke-13 yang didapat para PNS dan pensiunan pun sama seperti tahun sebelumnya.

"Untuk gaji ke-13 aparatur pemerintah (PNS) akan dibayar sebesar gaji pokok mereka, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5). (yas/idh)