.webp)
"Benar, PSI sudah melaporkan ke DKPP, nomor register pengaduan no 141. Nanti setelah disposisi Ketua DKPP akan dibawa rapat verifikasi material," ujar Alfitra saat dihubungi detikcom, Rabu, (23/5/2018).
Alfitra mengatakan verifikasi material ini akan menentukan apakah terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan Bawaslu. Nantinya bila tidak terbukti adanya pelanggaran maka laporan tersebut akan ditolak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Verifikasi material menentukan apakah laporan tersebut ada potensi pelanggaran kode etik pemilu. Jika tidak ada, ya dismiss, ya ditolak karena tidak ada unsur pelanggaran etik," kata Alfitra.
Namun, bila laporan yang disampaikan belum memenuhi syarat (BMS) maka akan diberikan waktu perbaikan laporan. Perbaikan laporan ini diberikan waktu selama 7 hari kerja.
"Tapi ada juga laporan yang BMS dimana belum memenuhi syarat, ini biasanya harus melengkapi lagi. Kalau ada perbaikan, perbaikan dikasih waktu 7 hari kerja," tuturnya.
Ia mengatakan tidak ada batas waktu dalam pengambilan keputusan atas laporan tersebut. Namun bila laporan yang diberikan telah memenuhi unsur maka laporan akan berlanjut pada sidang pemeriksaan.
Baca juga: PSI Laporkan Ketua Bawaslu ke DKPP |
"Tidak ada batas waktunya (untuk pengambilan keputusan). Namun jika sudah memenuhi unsur pelanggaran yang langsung ada sidang pemeriksaan," kata Alfitra.
PSI melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin atas dugaan pelanggaran kode etik dengan beberapa alasan. Hal pertama Bawaslu dianggap melampaui batas dengan meminta kepolisian untuk segera menetapkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna sebagai tersangka.
Selain itu Bawaslu disebut baru menjelaskan definisi citra diri setelah iklan PSI dibuat. Serta Bawaslu dianggap tidak konsisten dalam memberikan sanksi. Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas mengatakan sebelumnya Bawaslu menyatakan akan memberi sanksi administrasi namun Bawaslu melanjutkan proses hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. (jbr/jbr)
