"Jadi soal rilis 200 mubalig, karena Menag kebetulan kader PPP, maka tentu kami bertemu, kami sampaikan pandangan PPP," ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (22/5/2018).
"PPP juga menyesalkan keluarnya rilis tersebut, baru kemudian diikuti penjelasan, pandangan PPP semestinya sebelum kebijakan yang sensitif itu dikeluarkan, dilakukan konsultasi publik dululah, minta masukan bahwa Kemenag atau pemerintah punya rencana untuk begini, begini, begini," imbuh Arsul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena ini sensitif mestinya diberikan dulu, penjelasan diungkap dulu rencananya itu kepada masyarat supaya diberikan masukan. Setelah ada ruang konsultasi publik yang cukup, baru kemudian diputuskan atau dirilis kebijakannya itu," ucapnya.
Meski demikian, Arsul juga membela Lukman Hakim. Menurutnya, daftar 200 nama itu bukan semata-mata inisiatif Lukman.
"Tetapi tentu Pak Menag harus berbicara dengan seluruh jajarannya, itu bukan sesuatu yang diinisiasi oleh Pak Menag, itu kan berdasarkan masukan dari jajarannya," katanya.
"Tentu dia harus kembali, tidak boleh juga mentang-mentang kader PPP ngikut apa yang disuarakan oleh partainya tanpa mendengarkan dari jajarannya," pungkas Arsul. (gbr/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini