"Saya tanya, gunanya apa? Kalau begitu banyak institusi, tapi kemudian terorisme juga terjadi," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).
"Gunanya apa? Accountability-nya gimana? Ini kan hanya ngabis-ngabisin anggaran saja," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena sudah ada mekanismenya. Termasuk nanti di dalam UU itu kan diatur mekanismenya pelibatan TNI. Pelibatan TNI-nya bagaimana kan sudah ada jalan keluarnya, nanti tergantung kepada Perpres," jelas elite Gerindra ini.
Fadli beralasan, hadirnya Koopsussgab dalam menangani aksi teror bisa menimbulkan masalah baru. Hal ini dikhawatirkan mengakibatkan tumpang tindih tugas di antara institusi-institusi penanggulangan teror.
"BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, red) ini harusnya jadi wadah koordinasinya. Jadi harusnya BNPT yang diperkuat. Nggak perlu ada institusi-institusi baru. Karena institusi ini akan overlap siapa yang bertanggung jawab," kata dia.
"Jadi ini yang menurut saya harus getting institution right. Institusi-institusi ini harus tepat. Jangan kebanyakan institusi tapi kerjanya overlap," tutup Fadli. (tsa/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini