Sarat Muatan Politis, Pemprov Diminta Kaji Ulang Tarawih di Monas

Jakarta - Rencana salat tarawih di Monas yang diagendakan Pemprov DKI Jakarta menuai kritikan dari sejumlah pihak. PP Muhammadiyah menyarankan agar salat tarawih di Monas ini dikaji ulang untuk mencegah timbulnya konflik.

"Rencana gubernur dan wakil gubernur yang akan menyelenggarakan salat tarawih di Monas hendaknya ditinjau ulang untuk menghindarkan polemik di kalangan umat, juga untuk menghindarkan konflik antarmasyarakat yang potensi untuk itu ada," kata anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, Heri Sucipto kepada detikcom, Senin (21/5/2018).

Baca juga: MUI, Muhammadiyah dan NU Kritik Tarawih Pemprov DKI di Monas

Di sisi lain, wacana tersebut dinilai sarat bermuatan politis. Sebab, momentum saat ini berdekatan dengan masa pesta demokrasi.

"Timing-nya yang tidak tepat, terutama saat ini bangsa Indonesia sedang dalam proses pesta demokrasi, yakni pilkada usai lebaran bulan depan, dan pileg serta pPilpres tahun depan," katanya.

Dalam situasi seperti ini, tentu dapat memunculkan penilaian bahwa salat tarawih tersebut bermuatan politis. "Dalam situasi seperti ini, maka sulit dihindarkan dari pandangan dan penilaian publik bahwa salat tarawih di Monas bermuatan politis. Saya sendiri tidak yakin salat tarawih di Monas hanya dilakukan semata salat saja, pasti akan ada ceramah dan tausiyah-tausiyah dari berbagai ulama," jelasnya.

Menurut alumnus Universitas Al-Azhar Mesir ini, pada dasarnya salat bisa dilakukan di mana saja, termasuk di lapangan terbuka seperti Monas. Namun, alangkah baiknya jika ibadah dilakukan di masjid yang tujuannya juga untuk memakmurkan masjid.

Baca juga: Pemprov DKI Gelar Tarawih di Monas, Ketum MUI: Bagusnya di Masjid

"Apalagi di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan memperbanyak ibadah terutama di masjid, termasuk iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun salat di area terbuka atau lapangan, sebagian ulama menganjurkan atau memperbolehkan namun khusus untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha," paparnya.

Menurut Direktur Pusat Kajian Keamanan dan Strategi Global (PKKSG) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini, seharusnya Pemprov DKI mendorong warga untuk memenuhi masjid-masjid selama ramadan ini. Seperti Masjid Istiqlal, misalnya, mampu menampung hingga 100 ribu jemaat.

"Ini (mendorong warga ke masjid) jauh lebih bijak dan mencerdaskan umat ketimbang memerintahkan warga Jakarta salat tarawih di Monas," tuturnya.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan Monas sudah sering digunakan untuk kegiatan agama. Ia juga mengatakan rencana tarawih di Monas sudah dikonsultasikan dengan ulama.

"Kan sudah sering juga dipakai untuk maulid, sudah sering juga dipakai untuk istigasah, jadi kita tentukan sama-sama," kata Sandiaga kepada wartawan usai meresmikan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jalan Sunter Baru, Jakarta Utara.



Saksikan juga wacana Pemprov DKI untuk mengkaji izin berkegiatan di area Monas lewat video berikut:
(mei/haf)