PAN Ragu Demokrat-Gerindra Koalisi meski AHY Bertemu Sandiaga

Jakarta - Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno membicarakan peluang koalisi di Pilpres 2019. Menurut PAN, komunikasi dan safari politik semacam itu merupakan hal yang biasa.

Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut masih cukup waktu bagi semua pihak untuk menentukan pilihan akhir terhadap pasangan capres dan cawapres. Kedua partai tersebut diyakininya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan.

"Mungkin sekedar penjajakan, bisa saja. Soal apakah akan resmi berkoalisi, saya kira belum. Demokrat kemungkinan masih melihat dinamika yang ada," ungkap Saleh P Daulay saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/5/2019).

Namun, dia mengakui peluang koalisi antara PD-Gerindra memang terbuka lebar. Ini didukung oleh belum berkembangnya wacana pembentukan poros ketiga.

"Sejauh ini, wacana itu belum beranjak menjadi sebuah gerakan lintas partai. Poros ketiga kelihatannya masih berhenti pada perhitungan para pengamat," tuturnya lagi.

Hanya saja, Saleh kemudian memaparkan posisi PD selama ini. Dia menilai, partai berlambang Merci itu tidak punya pengalaman menjadi oposisi, jika benar-benar berkoalisi dengan Prabowo. Ini disebutnya akan menyulitkan PD sendiri.

"Kalau Demokrat berkoalisi dengan Prabowo, tentu mereka bisa menjadi oposisi juga. Tetapi sejauh ini, Demokrat belum memiliki pengalaman menjadi oposisi. Demokrat lebih sering tampil sebagai kekuatan penyeimbang. Sikap seperti itu terkadang menyulitkan untuk membentuk poros baru atau juga berkoalisi dengan yang lain" pungkasnya.

Pertemuan antara kedua elite partai itu dilakukan Jumat (18/5) lalu. Gerindra membuka lebar pintu koalisi dengan PD. Partai Demokrat menyambut tawaran Gerindra.

"Demokrat juga tentu membuka diri untuk koalisi dengan Gerindra. Kita doakan saja komunikasi ini berlanjut dan menjadi sebuah kesepakatan politik," ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean. (nif/jbr)