Ketua Pansus: Harus Ada Tujuan Politik dalam Definisi Terorisme

Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme M Syafii alias Romo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Pemerintah dan DPR hampir sepakat mengenai definisi terorisme yang membuat revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tersendat. Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme M Syafii tetap ingin ada frasa ideologi dan tujuan politik dalam definisi terorisme, tak seperti pemerintah.

"Kalau saya dari awal tetap harus ada frasa tujuan politik, ganggu keamanan negara, konsep yang diajukan Kapolri, yang diajukan Panglima TNI dan Menhan," ujar M Syafii di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (18/5/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada dua opsi yang berkembang terkait penyematan frasa ideologi dan tujuan politik dalam pembahasan RUU Antiterorisme: dimasukkan ke batang tubuh definisi dan di penjelasan umum. Syafii mengatakan itu juga akan dibahas dalam rapat pada Rabu 23 Mei mendatang.

Mengapa Syafii ingin ada frasa dan tujuan politik di definisi terorisme? Dia mengaku hanya ingin mengacu pada hukum saja.

"Ya sejatinya kan di negara hukum tak ada kewenangan apapun dari aparat negara kecuali diberikan hukum. Artinya, kalau hukum belum berikan apa-apa, maka aparat nggak punya kewenangan apa-apa," bebernya.

"Teroris misalnya, bagaimana aparat hukum menetapkan orang itu teroris kalau hukumnya belum menetapkan teroris seperti apa? Cuma itu aja kepentingan kita. Kalau tanpa ada tujuan politik dan ancaman keamanan negara, kita tanya apa bedanya dengan tindak kriminal biasa?" sebut pria yang akrab disapa Romo itu.

Soal tujuan politik dalam definisi terorisme, Romo memberikan perbandingan dengan negara-negara lain. Menurutnya setiap tindakan terorisme pastilah bertujuan politis.

"Coba catatlah teroris di seluruh dunia, mana sih yang nggak ada tujuan politiknya? Mau di Boston, Suriah, Sri Lanka, Inggris, semuanya pasti punya tujuan politik," tegas anggota F-Gerindra itu.

(gbr/dnu)