Salah satu yang ditekankan Prabowo adalah Pemprov DKI tidak bisa mengawasi peredaran miras karena tidak memegang saham di perusahaan tersebut. Padahal, menurut Prabowo, janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan terealisasi bila peredaran miras bisa terawasi.
"Menurut saya tidak mendesak, dan dari saya kalau di situ ada kepentingan-kepentingan lain untuk pengawasan ya. Kalau dilepas ke pihak ketiga kan jadi tidak ada yang mengawasi bir lagi Gubernur DKI," kata Prabowo saat dihubungi detikcom, Kamis (17/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menuturkan lebih baik saham bir dijual ke BUMD milik Pemprov DKI. Dengan demikian, pendapatan asli daerah (PAD) bisa didapat dan pengawasan bisa dilanjutkan.
"Diserahkan saja pengelolaannya kepada BUMD. Kepada Jakpro atau terserah ya, yang penting itu perusahaan yang cukup bonafide untuk dijual," tegasnya.
Alasan hasil sebesar Rp 1 triliun dari penjualan saham Delta Jakarta, menurut Prabowo, sangat berlebihan. Prabowo mengatakan Pemprov DKI tidak dalam keadaan mendesak untuk membutuhkan dana yang besar tersebut.
"Saya pertanyaan Gubernur DKI butuh dana Rp 1 triliun biasanya kan berlebihan. Kalau Gubernur DKI bilang defisit boleh, tapi sekarang kan sedang tidak defisit," terangnya.
Pemprov DKI sebelumnya menegaskan akan segera menjual saham PT Delta Djakarta Tbk. Penjualan tersebut masih harus menunggu persetujuan dari DPRD DKI. (fdu/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini