Soal Yerusalem, DPR: PBB Harus Tanggung Jawab!

Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf, mengecam keras sikap Amerika Serikat yang meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem. Untuk itu ia pun mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memanggil Dubes AS.

Panggilan tersebut dimaksudkan sebagai protes Indonesia atas pembukaan Dubes AS di Yerusalem.

"Saya apresiasi kecaman pemerintah kita. Tapi saya minta duta besar AS segera dipanggil dan sampaikan kepadanya nota protes keras," kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Selasa (15/5/2018).

Baca juga: JK Soal Pemindahan Dubes AS ke Yerussalem: Israel Negara Keras

Dia juga meminta pemerintah untuk mendesak PBB menyelidiki tewasnya puluhan demonstran Palestina akhir-akhir ini. Sebagai negara dengan populasi yang tinggi, Nurhayati menilai Indonesia harus berada di barisan terdepan atas permasalahan tersebut.

Selaku Presiden International Humanitarian Law di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Presiden Geneva Council for International Affairs and Development (GCIAD), Nurhayati mendesak DK PBB segera menggelar pertemuan darurat untuk merespons kebijakan sembrono AS tersebut.

Dikhawatirkan, dengan adanya pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem bisa mengakibatkan perdamaian Israel-Palestina semakin sulit dicapai dan sentimen anti Amerika kian meluas yang bisa memicu benih-benih terorisme.

"Protes ribuan rakyat Palestina atas langkah AS itu telah merenggut puluhan nyawa dan melukai ratusan lainnya. Penjajah Israel secara telanjang kembali melakukan pelanggaran HAM. Masa depan perdamaian akan semakin suram. Situasi kawasan akan terus bergejolak. PBB harus secepatnya turun tangan. Jika berdiam diri, saya khawatir sentiment anti-AS akan meluas dan tentu saja ini dapat memicu benih-benih terorisme. Ini yang kita cemaskan," kata dia.

Atas pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, Nurhayati mempertanyakan sikap PBB yang dianggapnya lemah terhadap kebijakan tersebut.

"Dunia sebelumnya ramai-ramai mengecam rencana pemindahan kedutaan AS pada Desember tahun lalu. Tapi yang kita lihat sekarang justru Trump melenggang meresmikan kedutaan AS di Yerusalem. Ini jelas sinyal kuat sangat lemahnya dunia di hadapan Trump. Yang paling bertanggungjawab tentu saja PBB. Selama lima bulan ke belakang mereka ke mana saja," kata Nurhayati.

Baca juga: Duka Palestina di Atas Kebahagiaan Israel

Untuk itu dia menjelaskan bahwa DPR melalui BKSAP akan mendesak organisasi-organisasi parlemen seperti PUIC dan IPU untuk segera mengambil langkah-langkah konkret terhadap kebijakan AS itu.

"Kita akan dorong IPU atau PUIC agar segera mengambil langkah nyata atas pelanggaran AS itu," pungkasnya.



Pengamat politik Palestina sebut AS tak lagi jadi penengah konflik Palestina-Israel hanya di 20Detik:
(nwy/nwy)