Rencana tersebut disampaikan Djarot-Sihar dalam debat cagub-cawagub Sumut putaran kedua, Sabtu (12/5/2018). Tak hanya Kepulauan Nias, mereka juga akan menambah alokasi anggaran untuk wilayah pantai timur dan barat Sumut.
"Dalam memperkecil ketimpangan antara wilayah barat, tengah dan timur, kami akan melakukan beberapa hal, pertama efisiensi di dalam operasional APBD, kemudian kami akan melakukan tindakan untuk mengurangi kebocoran-kebocoran dalam investasi dan biaya investasi dan kemudian akan melibatkan CSR, BUMD dan juga partnership antara private dan pemerintah," kata Sihar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sihar, daerah di Kepulauan Nias membutuhkan anggaran lebih. Sebab, indeks pembangunan manusia (IPM) di Kepulauan Nias rendah.
"Dengan demikian, pengalokasian dana akan kita berikan kepada daerah yang sangat membutuhkannya contohnya Nias. Karena mereka memang mempunyai IPM yang rendah, kemudian genio ratio yang lebih rendah," terang Sihar.
Djarot melanjutkan demi pemerataan pembangunan Pemprov Sumut harus juga mengintegrasikan program dengan pemerintah pusat. Politikus PDIP itu menilai Kepulauan Nias memerlukan peningkatan dari aspek infrastruktur.
"Selain itu kita akan mengintegrasikan program-program dari pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Pusat-pusat pertumbuhan baru akan kita dorong ke bagian barat dan Kepulauan Nias. Nias harus mendapatkan perhatian khusus terutama dari sisi infrastruktur dan optimalisasi di Pulau Nias. Dengan cara seperti itu maka akan terjadi pemerataan pembangunan di seluruh Sumut," papar dia.
Namun, menurut cagub Edy Rahmayadi sebelum menambah anggaran perlu juga memetakan letak ketimpangan. Apakah itu dari aspek ekonomi atau infrastruktur.
"Memang mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Yang pada akhirnya kita dapat merasakan rasio tentang ketimpangan ini. Apa sih barat dan timur ini? Itu harus dipastikan dulu, ketimpangan apa harus dipastikan dulu, sehingga kita bisa atur ini semua," ucap Edy.
"Ketimpangan ini yang saya katakan tadi harus pasti. hanya disebutkan tadi infrastruktur. Infrastruktur ini ada fisik dan non fisik sehingga penggunaan APBD yang begitu kecil saat ini jelas untuk pemerataan ini," imbuh dia.
Djarot pun menjabarkan ketimpangan yang terjadi di Sumut yakni ketimpangan dari aspek ekonomi. Kata dia, selain Nias, IPM di Tapanuli Selatan dan Tengah juga rendah.
"Ketimpangan itu bukan hanya ketimpangan masalah infrastruktur, tapi ketimpangan dari sisi akses ekonomi dan pendapatan. Kalau kita lihat data maka IPM yang paling rendah itu ada di Nias, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Maka, dia harus mendapatkan alokasi yang lebih besar," jawab Djarot. (zak/nvl)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini